Komisioner Diduga Terafiliasi OPM, Sense of Crisis Bawaslu RI Dianggap Lemah: Persoalan Ini Jangan Diremehkan!

Kewaspadaan dalam menghadapi krisis di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjadi sorotan utama bagi pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin.

28 Aug 2023 - 10:46
Komisioner Diduga Terafiliasi OPM, Sense of Crisis Bawaslu RI Dianggap Lemah: Persoalan Ini Jangan Diremehkan!
Komisioner Diduga Terafiliasi OPM, Sense of Crisis Bawaslu RI Dianggap Lemah: Persoalan Ini Jangan Diremehkan! [Suara.com/Alfian Winanto]

Jakarta, (afederasi.com) - Kewaspadaan dalam menghadapi krisis di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjadi sorotan utama bagi pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin. Ujang mengekspresikan keprihatinan terhadap kurangnya tindakan tegas dari Bawaslu RI terkait dilantiknya seorang Komisioner Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berinisial GT, yang diduga memiliki keterafiliasian dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ujang mengungkapkan bahwa masyarakat sebelumnya telah melaporkan GT kepada Bawaslu Papua Tengah karena dugaan keterlibatannya dengan kelompok separatis. Laporan ini disampaikan selama proses seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota pada tanggal 4 Agustus 2023.

Namun, disayangkan bahwa laporan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, bahkan GT justru dilantik sebagai komisioner. Keputusan ini didasarkan pada Pengumuman Bawaslu RI Nomor 2571.1/KP.01/K1/08/2023, dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2023.

"Saya merasa bahwa sense of crisis dalam Bawaslu mungkin menjadi lemah karena kurangnya keterkaitan dengan struktur intelijen negara dalam hal ini," kata Ujang kepada wartawan pada Minggu (27/8/2023).

Lebih lanjut, Ujang menyoroti potensi risiko yang muncul ketika individu dengan dugaan afiliasi teroris menjadi bagian dari lembaga negara. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka dapat membuka akses terhadap informasi rahasia negara.

Oleh karena itu, Ujang mendesak agar Bawaslu RI segera mengambil langkah tegas dengan mereview ulang status GT sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Puncak.

"Karena itulah, langkah tegas harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini demi menjaga kedaulatan negara. Tidak boleh dianggap sepele atau diabaikan," tegasnya.

Kontroversi terkait afiliasi GT dengan OPM menjadi perhatian serius, memicu pertanyaan mengenai integritas dan ketegasan lembaga pengawas pemilu dalam menjaga netralitasnya. (mg-1/mhd)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow