Komisi III DPRD Trenggalek Gelar Raker, Tindak Lanjut Pembahasan APBD Perubahan 2023

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menggelar rapat kerja (Raker) bersama mitra OPD, tindak lanjut pembahasan Raperda tentang APBD perubahan tahun 2023 yang kemarin di skors, Jumat (1/9/2023).

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Pranoto usai rapat mengatakan, rapat kerja bersama Dinas Perhubungan dan Bappeda kali ini merupakan tindak lanjut yang kemarin diskors.

Menurutnya, pada rapat kemarin memang ada beberapa hal dan belum bisa di sampaikan oleh mitra, sehingga rapat digelar kembali.

" Jadi rapat hari ini untuk menyelesaikan persoalan-persolan kemarin. Karena kemarin ada hal yang kurang dan menurut kaca mata Komisi III dari sisi proses penganggaran," ungkapnya.

Dijelaskan Pranoto, persoalan-persoalan tersebut misal saja target PAD di Dinas Perhubungan karena sumber PADnya jelas.

" Sehingga kalau sumber PADnya jelas tentunya hitungannya itu juga harus jelas. Karena kemarin di induk itu asumsi target yang di pasang di induk 2023 adalah target yang sesuai dengan Perda baru terkait retribusi parkir berlangganan," terangnya.

Akan tetap lanjut Pranoto, faktanya di tengah perjalanan sampai sekarang Perda itu belum bisa digunakan karena masih ada di Biro Hukum Provinsi.

" Ini yang menjadi persoalan, karena ini membahas perubahan sehingga tentunya yang ditarget sesuai Perda lama dan di sesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Sedangkan untuk targetnya di induk kemarin di Dinas Perhubungan sekitar Rp6 milyar 800 juta sekian. Sehingga itu yang tadi di evaluasi karena masih sesuai Perda yang lama, maka dalam pembahasan tadi di sesuaikan dengan Perda yang baru dan menjadi Rp 5 milyar sekian.

" Tentunya untuk lebih lanjut akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Karena komisi ini bukan memutuskan, akan tetapi yang memutuskan adalah Banggar. Sehingga kami nanti akan menyampaikan di Banggar potensi dan problemnya itu," imbuhnya.

Sedangkan untuk Bappeda tambah Pranoto, tadi disampaikan dari proses perencanaan dan nilai-nilainya realisasinya sudah hampir 58 persen sehingga evaluasinya juga luar biasa.

" Hal itu karena Bappeda harus menjadi etalase seluruh OPD sehingga perencanaannya juga harus baik. Jadi bentuk realisasinya di Bappeda luar biasa. Dan tentunya di Bappeda anggaran induk maupun perubahan sama tidak ada penambahan dan pengurangan," pungkasnya.(pb/dn)