Koalisi Indonesia Maju dan Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Tanggapi Absennya Penyelesaian Kasus HAM dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran

Jakarta, (afederasi.com) - Koalisi Indonesia Maju mengungkapkan pandangannya terkait absennya pembahasan penyelesaian kasus HAM dalam visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran.

Menurut mereka, penyelesaian kasus HAM merupakan sebuah perjalanan yang telah berlangsung sepanjang waktu. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Maju memutuskan untuk tidak mengikutsertakan isu penyelesaian kasus HAM dalam visi-misi pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, penyelesaian kasus HAM adalah suatu kontinuitas yang diteruskan oleh setiap presiden di era masing-masing. Karena itu, Prabowo-Gibran diharapkan akan meneruskan upaya penyelesaian kasus HAM yang sedang berjalan.

"Itu kan sudah berjalan. Hal-hal yang sudah berjalan ya dilanjutkan. Kan proses-proses pelanggaran HAM masa lalu juga diproses baik di era Pak SBY diproses, kemudian di eranya Pak Jokowi juga diproses. Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan," jelas Herman Khaeron seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Herman Khaeron juga menekankan bahwa visi-misi yang disajikan oleh Prabowo-Gibran saat ini adalah mencerminkan harapan dan keinginan rakyat. Ia menjelaskan bahwa visi-misi tersebut bukan semata-mata keinginan Prabowo atau Gibran, melainkan merupakan aspirasi masyarakat yang telah diwujudkan dalam bentuk visi dan misi oleh pasangan calon tersebut.

"Jadi ini harus dipahami bahwa sesuatu yang sudah berjalan baik ya tentu ini dilanjutkan, continuity," tambah Khaeron.

"Kemudian sesuatu yang ini dianggap baru dan menjadi harapan rakyat, apalagi ada perhatian khusus terhadap generasi Z, kaum milenial, ya tentu ini harus menjadi skala prioritas karena 54 persen kan anak muda," sambung Khaeron.

Perbedaan signifikan terlihat dalam visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden untuk tahun 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam dokumen yang diterima Suara.com, memiliki visi, 8 misi atau Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat (PHTC), 17 Program Prioritas, serta Program Kerja. Namun, tak ada satu pun misi yang membahas penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Dalam Asta Cita nomor 7, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta fokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Sedangkan dalam konteks reformasi hukum, pasangan ini lebih menitikberatkan pada pemberantasan korupsi sebagai bagian dari visi dan misi mereka.(mg-3/jae)