Khofifah Tekankan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi di Jawa Timur

Jakarta, (afederasi.com) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, tampil sebagai salah satu tokoh utama pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Gelora Bung Karno (Istora Senayan) Jakarta, Selasa, (12/12/2023) kemarin. 

Dalam acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Khofifah hadir bersama jajaran pimpinan KPK, Menteri, pimpinan Lembaga, serta para Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

Setelah menghadiri acara Hakordia, Gubernur Khofifah menyampaikan komitmennya untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi di Jawa Timur.

Dalam upayanya, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mencegah praktek korupsi, sejalan dengan tema Hakordia tahun 2023, yaitu 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.

"Antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga integritas dan mentalitas dalam setiap tindakan, dan jadikan dunia penuh kejujuran dan amanah," tegas Khofifah seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Khofifah juga mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi di Jawa Timur dilakukan melalui berbagai program, seperti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mengimplementasikan program KPK seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pemprov Jatim juga aktif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.

"Dengan pengawasan dan pengendalian di internal pemerintah, kita dapat memastikan bahwa program dan anggaran yang dialokasikan tidak mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan," jelas Khofifah.

Khofifah juga menjalin kerja sama dengan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter untuk mencegah perilaku fraud di kalangan ASN Jatim. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pendidikan anti fraud kepada ASN agar terhindar dari tindakan curang.

Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil, di mana dalam kurun waktu 2019-2023, 11 unit kerja Pemprov Jatim meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Presiden Jokowi, dalam sambutannya, memberikan gambaran bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, mengingat kompleksitas dan canggihnya tindakan korupsi, yang bahkan melibatkan pihak swasta dan lintas negara.

"Sekali lagi saya mengajak kita semua bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi," tandas Jokowi.

Dalam konteks ini, Gubernur Khofifah, bersama MenPAN-RB, pimpinan KPK, beberapa Kepala Lembaga, dan Gubernur lainnya, meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

SIPD merupakan integrasi data antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, dan daerah. Peluncuran ini dilakukan dengan penempelan telapak tangan pada layar LED, diikuti dengan penyerahan simbolis username aplikasi oleh Sekjen Kemendagri kepada Gubernur Khofifah.(mg-3/jae)