Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan: Warganet Tanya, Partai Apa?

Jakarta, (afederasi.com) - Kasus dugaan suap yang menyeret nama Firli Bahuri, Ketua KPK, menjadi sorotan tajam warganet. Pertanyaan seputar "Firli Bahuri partai apa?" menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, SYL.

"Menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Kombes Ade Safri Simanjuntak seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya, dalam konferensi pers pada Rabu (22/11/2023).

Seiring berkembangnya kasus ini, muncul pertanyaan dari warganet mengenai keanggotaan partai Firli Bahuri. Untuk menjawabnya, penting untuk diketahui bahwa Firli Bahuri saat ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal ini disebabkan oleh peran krusialnya sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 yang mengharuskannya untuk tetap netral dan tidak terikat pada suatu partai selama menjabat.

Menurut aturan yang berlaku, seorang Ketua KPK juga diwajibkan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjabat sebagai ketua/anggota KPK. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK melalui proses pemilihan dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, mengalahkan sembilan calon ketua KPK lainnya.

Namun, karier cemerlang Firli Bahuri sebagai Ketua KPK terancam bayang-bayang kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Firli Bahuri dihadapkan pada tekanan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan ini bukan hanya berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, namun juga dari partai politik, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo, menyatakan pandangan partainya terkait situasi ini, "PSI berpandangan Pak Firli sebaiknya mundur sementara sesuai UU KPK. Alasan utamanya agar nama baik KPK terjaga. Masih banyak kasus yang ditangani KPK, khawatir akan menjadi beban lembaga. Kami yakin Pak Firli adalah seorang pejuang yang mengutamakan kepentingan KPK."

Dengan demikian, situasi Firli Bahuri yang dihadapkan pada kasus hukum ini tidak hanya menciptakan kegaduhan di ruang publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.(mg-3/mhd)