Kasus Pemerasan: Kritik Terhadap Firli Bahuri Merosotkan Kinerja KPK, Blunder dan Pelanggaran Etik Jadi Sorotan

Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, kembali menjadi pusat sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

01 Dec 2023 - 12:47
Kasus Pemerasan: Kritik Terhadap Firli Bahuri Merosotkan Kinerja KPK, Blunder dan Pelanggaran Etik Jadi Sorotan
Dicap Dalang Pemicu KPK Bobrok, Boyamin MAKI Bongkar 'Dosa-dosa' Firli Bahuri. [Suara.com/Rochmat]

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, kembali menjadi pusat sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa Firli Bahuri dianggap menjadi penyebab utama merosotnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi memang kemerosotan kinerja KPK salah satu faktor utamanya memang Pak Firli," kata Boyamin seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, menyoroti kontroversi dan tindakan kontroversial Firli Bahuri selama menjabat sebagai Ketua KPK.

Boyamin membongkar sejumlah perbuatan kontroversial Firli Bahuri, termasuk kasus drama helikopter pulang kampung. Menurut Boyamin, kasus ini melibatkan pelanggaran etik dan konflik kepentingan karena helikopter tersebut disediakan oleh perusahaan terafiliasi dengan kasus yang sedang ditangani KPK.

"Gratifikasi dalam pengertian karena dapat diskon besar, itu diskon dengan alasan COVID. Diskon itu gratifikasi," tegas Boyamin seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Ia juga menyesalkan bahwa laporan pelanggaran etik Firli Bahuri terkait kasus helikopter tidak membuatnya memperbaiki kinerjanya.

Kritik terhadap Kinerja KPK: Dampak Revisi UU KPK dan Kehilangan Kepercayaan Publik

Boyamin juga menyoroti dampak revisi Undang-Undang KPK, di mana kewenangan pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut. Menurutnya, hal ini telah mendegradasi kewenangan KPK, membuatnya hanya sebagai fungsi administrasi.

"KPK kemarin yang Basarnas dari TNI itu timbul tragedi, karena mengumumkan tersangka TNI tapi tidak punya kewenangan. Harusnya tim gabungan, tapi tidak pernah dibentuk sampai sekarang," ujar Boyamin seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, menunjukkan perbedaan kinerja antara KPK dan Kejaksaan RI.

Seiring dengan kasus pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri, kinerja KPK semakin terpuruk, dan Kejaksaan RI justru mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Boyamin menilai Firli Bahuri sebagai faktor utama dalam kemerosotan kinerja KPK. (mg-1/jae)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow