Ganjar Pranowo Janjikan Penghapusan Utang Nelayan Se-Indonesia dan Ubah Aturan yang Merugikan Nelayan

Bogor, (afederasi.com) - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali membuat janji kepada nelayan Indonesia. Selain berkomitmen memperketat keamanan perairan agar terhindar dari kapal asing penangkap ikan, Ganjar menjanjikan penghapusan utang nelayan se-Indonesia jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," ujar Ganjar seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, saat menghadiri acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023).

Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kajidin memberikan tanggapan positif terhadap janji Ganjar Pranowo terkait penghapusan utang nelayan. Menurutnya, program ini sangat dinantikan oleh para nelayan yang terlilit utang kepada tengkulak.

"Kami sudah dengar dan baca di berita, Pak Ganjar ingin menghapuskan utang atau kredit macet nelayan. Itu program yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” ungkap Kajidin pada Kamis (21/12).

Setelah janji penghapusan utang nelayan, Ganjar Pranowo kini dihadapkan pada tantangan untuk mengubah aturan yang dianggap merugikan para nelayan. Nelayan berharap bahwa jika terpilih sebagai presiden, Ganjar dapat menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) agar harga ikan yang dijual nelayan tidak lagi dimainkan oleh para tengkulak.

“Kami sudah bertemu pak Ganjar dan sampaikan problem itu. Beliau sepakat untuk merevisi regulasi yang memberatkan nelayan. Kami juga berharap, pak Ganjar menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) agar harga ikan tidak dimainkan tengkulak dan nelayan bisa mendapatkan hasil optimal,” ungkap Kajidin.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa pemutihan utang nelayan adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas mereka. Menurut data yang diperoleh, sekitar 8,25 persen dari total kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan, dengan total sekitar Rp186 miliar.

“Jumlahnya tidak banyak, maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, agar mereka terbantu dan lebih produktif. Setelah itu kita bina dan dampingi mereka,” tutur Ganjar Pranowo.(mg-3/jae)