DPRD Tulungagung Sepakati Rancangan Anggaran 2025, Fokus pada Inovasi dan Infrastruktur

Tulungagung, (afederasi.com) - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar pada Jumat, (26/7/2024), di Gedung Graha Wicaksana, berhasil mencapai kesepakatan penting mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Selain itu, sidang juga membahas perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengungkapkan bahwa setelah pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Tulungagung, rancangan KUA-PPAS tahun 2025 disepakati sebagai landasan penentuan anggaran tahun depan.

"Kami berharap kesepakatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi dasar penyusunan anggaran Kabupaten Tulungagung tahun 2025," ujarnya.

Dalam sidang, beberapa catatan penting disampaikan, antara lain dorongan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi demi peningkatan pelayanan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran di Inspektorat Tulungagung juga menjadi sorotan agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Catatan lainnya mencakup perlunya rasionalisasi penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan yang saat ini memakan 30 persen dari APBD Kabupaten Tulungagung.

"Kami juga menyoroti capaian universal health coverage (UHC) yang masih berada di posisi terbawah di Jawa Timur, serta mendesak adanya seleksi terbuka untuk pengisian posisi direktur perusahaan daerah," tambah Marsono.

Peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur, pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan perbaikan sistem parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi poin penting yang dibahas. Selain itu, koordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk penerimaan siswa baru tingkat SLTA juga diusulkan.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, menyampaikan terima kasih atas kesepakatan ini. Dalam kesepakatan tersebut, diproyeksikan pendapatan Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 2,9 triliun dan belanja sebesar Rp 3,1 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 165 miliar.

"Defisit ini diharapkan dapat tertutupi dengan penerimaan tambahan dari provinsi atau pusat di akhir tahun," jelasnya.

Sidang ini menegaskan komitmen DPRD dan Pemkab Tulungagung untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.(dn)