DPRD Trenggalek Setujui Anggaran Rp2,5 Miliar untuk Sekolah Rakyat, Fokuskan Penataan Lahan

Trenggalek, (afederasi.com) – Komitmen mendukung Program Strategis Nasional terus ditunjukkan DPRD Kabupaten Trenggalek. Dalam rapat kerja pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk penataan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa biaya tersebut akan difokuskan untuk merapikan dan mempersiapkan lahan seluas 7 hingga 8 hektare yang nantinya digunakan untuk mendirikan fasilitas pendidikan tersebut.

"Memang kita hanya dibebani penataan lahannya. Nilainya cukup besar karena luasannya juga signifikan. Sementara pembangunan gedung dan sarana lainnya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat," jelas Doding, Kamis (7/8/2025).

Skema pembiayaan ini, menurutnya, merupakan bagian dari sinergi pusat dan daerah dalam mendukung akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Trenggalek. Pemerintah Kabupaten hanya bertugas menyiapkan lahannya, sementara pendanaan fisik berasal dari pusat.

Selain pembahasan Sekolah Rakyat, Doding juga menyoroti beberapa poin penting dalam APBD Perubahan 2025, termasuk penambahan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menyebut pelantikan PPPK gelombang kedua direncanakan akan digelar pada September mendatang.

Tak hanya itu, realisasi pinjaman daerah sebesar Rp56 miliar juga masuk dalam fokus pembahasan. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki lima hingga tujuh titik infrastruktur jalan yang selama ini belum tertangani karena kendala efisiensi anggaran.

"Prosesnya sedang berjalan, dan jika tidak ada hambatan, eksekusinya akan segera dilakukan. Ini merupakan upaya menjawab kebutuhan infrastruktur yang sempat tertunda," imbuh Doding.

Senada dengan itu, Ketua TAPD Kabupaten Trenggalek, Edi Supriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyesuaikan sejumlah kegiatan dalam APBD induk yang belum sempat direalisasikan, serta memprioritaskan program baru seperti Sekolah Rakyat.

"Kami akan terus mendukung program-program yang belum teranggarkan dan berusaha semaksimal mungkin agar semuanya dapat terealisasi di APBD Perubahan ini," pungkasnya.(pb/dn)