DPRD Dorong Integrasi Lintas OPD: Potensi Lokal Tulungagung Tak Boleh Terkubur Ego Sektoral

Tulungagung, (afederasi.com) – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menyoroti masih kuatnya ego sektoral di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghambat sinergi dalam pengembangan potensi lokal. Padahal menurutnya, dengan integrasi lintas sektor, berbagai kekayaan daerah bisa diolah menjadi kekuatan ekonomi nyata.

“Selama ini masyarakat terstigma bahwa pemimpin itu harus selalu membangun infrastruktur. Padahal, masih banyak sektor lain yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari budaya, UMKM, hingga ekonomi kreatif,” ujar Marsono, Senin (23/6/2025).

Marsono mencontohkan, potensi limbah kotoran hewan yang bisa diolah menjadi pupuk organik hingga mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Namun, menurutnya, gagasan semacam ini butuh kerja sama lima OPD sekaligus, yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Kalau masing-masing OPD jalan sendiri-sendiri, kapan potensi ini bisa digarap optimal? Kita butuh kesadaran bersama untuk menyatukan langkah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pembangunan. Bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga penguatan ekonomi masyarakat. Marsono mencontohkan praktik di Wonosobo, di mana penjual bensin eceran turut menjajakan produk alam seperti madu hutan.

“Hal seperti itu bisa juga diterapkan di Tulungagung. Kita punya gurame, patin, hingga ikan hias yang potensial dikembangkan sebagai komoditas unggulan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Marsono membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pelaku UMKM yang ingin menyampaikan aspirasi ke DPRD. Ia menegaskan, tidak semua audiensi dari masyarakat harus dicap sebagai aksi protes.

“Silakan datang, sampaikan kegelisahan atau ide. Kami akan tampung dan tindak lanjuti. DPRD bukan hanya rumah politik, tapi juga ruang solusi,” ucapnya.

Ketika ditanya soal dominasi pembangunan infrastruktur, Marsono menegaskan bahwa pembangunan fisik tidak selalu menjadi pengganggu bagi sektor lain, selama serapan anggarannya seimbang dengan manfaat yang diberikan.

“Kalau jalan dibangun untuk memperlancar distribusi ekonomi rakyat, itu baik. Tapi kalau sekadar jadi ikon, tanpa berdampak, ya itu justru persoalan,” tandasnya.(riz/dn)