DPR Sedih Pemerintah Tangani Persoalan Polusi Udara Setelah Viral

Jakarta, (afederasi.com) - Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait perluasan dampak polusi udara di negeri ini. Setelah menjalani rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR telah merumuskan empat poin penting sebagai langkah serius dalam menghadapi persoalan ini.

Pertama-tama, dalam upaya mengatasi dampak polusi udara terhadap kesehatan, Komisi IX DPR mendorong kerja sama yang lebih erat antara Kemenkes dan kementerian/lembaga terkait. Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, mengungkapkan, "Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu." Pernyataan ini diutarakan dalam rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/8/2023).

Kedua, DPR RI melalui Komisi IX telah meminta Kemenkes untuk menguatkan basis data pemantauan kualitas udara. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan terkait kualitas udara yang ada.

Langkah ketiga yang diambil adalah menegaskan perlunya intensifikasi dalam komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara. Hal ini dianggap penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ada.

Keempat, poin yang tak kalah penting adalah langkah proaktif dalam mengantisipasi dan menangani kesehatan masyarakat yang terkena dampak polusi udara. Ini mencakup pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Namun, tanggapan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait penanganan polusi udara ini tidak menerima sambutan yang sepenuhnya positif. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan ketidakhadiran solusi konkret dalam paparan Menkes mengenai penanganan masalah polusi udara dalam rapat tersebut.

"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," ungkap Charles dengan nada kekecewaan.

Lebih lanjut, Charles Honoris mengkritik pemerintah yang terkesan baru bergerak setelah isu polusi udara menjadi viral dan menjadi topik pembicaraan publik. Ia mengungkapkan, "Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah."

Kritik keras ini mencerminkan keprihatinan mendalam atas kinerja pemerintah dalam menangani isu serius seperti polusi udara, yang memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.(mg-2/mhd)