Dinasti Politik di Indonesia: Mayoritas Publik Anggap Biasa, Strategi Politik atau Kecemasan Rival?

Jakarta, (afederasi.com) - Hasil survei Indikator Politik baru-baru ini mengungkapkan bahwa isu dinasti politik menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebanyak 42,9 persen responden merasa bahwa fenomena dinasti politik di Indonesia dianggap sebagai hal yang biasa. Dinasti politik, yang kini menjadi sorotan publik, ternyata dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Tanjung Pura, Haunan Fachry Rohilie, memberikan pandangannya terkait hasil survei tersebut. Ia menyoroti bahwa hasil survei perlu dipahami dengan mempertimbangkan usia responden. "Dengan mayoritas Gen Z dan milenial, dalam demografi kita, hasil tersebut wajar. Betul, bahwa anak muda melek teknologi tapi apatisme mereka tentang politik juga tinggi," ungkap Haunan Fachry, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Menurut Haunan Fachry, isu dinasti politik sebenarnya sudah menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia. Namun, isu ini mendapatkan momentumnya khususnya dalam konteks Pemilihan Presiden kali ini. "Buat masyarakat, politik dinasti itu ya udah biasa, hanya jadi ramai karena sekarang di level Pilpres, plus nampak sekali ‘cawe’ jadi Jokowi," ujarnya. Dinasti politik menjadi perbincangan hangat, terutama karena keterlibatan figur Jokowi dalam perebutan kursi presiden.

Haunan Fachry juga menyampaikan pandangan bahwa isu dinasti politik saat ini tampaknya dimanfaatkan oleh rival Prabowo-Gibran dan menjadi fokus perhatian publik. Menurutnya, rival Prabowo Subianto sepertinya hanya mengikuti arus perhatian publik yang sedang terpusat pada isu dinasti politik. "Saya lebih menilai bahwa rival Prabowo Subianto hanya ‘riding the wave’ karena perhatian publik nampak sedang menyoroti itu. Saya tidak melihat ada opini publik, yang ada opini yang dipublikasikan yang kemudian melahirkan persepsi," paparnya.

Haunan Fachry melihat bahwa isu dinasti politik sejauh ini muncul dari elite dan kemudian dikonstruksi untuk membentuk persepsi publik tertentu. "Opini politik dinasti ini kan kalau ditelusuri lahir dari elite, yang diharapkan bisa membangun persepsi publik agar narasi dinasti ini bisa menyerang pasangan Prabowo Subianto," ujarnya. Namun, ia menilai bahwa upaya ini tidak begitu berhasil, terutama jika merujuk pada hasil survei Indikator Politik.

Dalam pandangannya, Haunan Fachry menilai bahwa munculnya isu dinasti politik dari rival Prabowo-Gibran sebenarnya mencerminkan rasa kecemasan terhadap kekuatan politik Jokowi. "Jadi yang dilawan bukan hanya koalisi Prabowo Subianto, tapi juga kekuatan politik Jokowi. Termasuk potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Buktinya apa? Ya buktinya putusan MK," tegasnya.

Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak begitu memicu kekhawatiran publik terkait potensi politik dinasti. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan, "Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja." Meskipun sebagian kecil masih merasa khawatir, angka ini menurun dari survei sebelumnya.

Survei Indikator Politik juga mencakup pertimbangan masyarakat terhadap dampak politik dinasti terhadap demokrasi. Mayoritas responden, sekitar 52,6 persen, berpendapat bahwa politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi selama proses pemilu tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat tetap mempertahankan pandangan bahwa politik dinasti merupakan persoalan serius, mencapai 36,3 persen.(mg-3/jae)