Serahkan Semua Aturan ke KPU, Restu Jokowi Untuk Prabowo Kuat

Bogor, (afederasi.com) - Presiden Joko Widodo semakin memperkuat restunya terhadap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang telah mengumumkan niatnya untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin lalu, Jokowi memberikan tanggapannya terkait para menteri Kabinet Indonesia Maju yang berencana ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satu poin penting adalah Jokowi menyerahkan ketentuan pencalonan mereka kepada aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi memberikan klarifikasi terkait potensi pelepasan jabatan menteri jika mereka maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jokowi menekankan, "Aturannya seperti apa? Kalau aturannya boleh, tidak usah mundur, ya tidak apa-apa."

Dengan tegas, Jokowi menegaskan pentingnya mematuhi larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik dalam proses pencalonan tersebut.

"Paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas," ungkapnya.

Meski beberapa pihak mungkin merasa khawatir bahwa kebijakan dispensasi cuti bagi menteri yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan, Presiden Jokowi yakin bahwa sistem birokrasi Indonesia sudah mapan. Dengan keyakinan ini, Jokowi menunjukkan dukungannya terhadap menteri yang berencana tampil dalam Pemilihan Umum 2024.

"Ya diizinkanlah. Yang dulu-dulu juga gitu," tambahnya, mengisyaratkan bahwa langkah ini bukanlah hal baru dalam dinamika politik Indonesia.

Dengan sikap tegas Presiden Jokowi yang mendukung para menteri yang berpotensi mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, harapan dan keputusan masing-masing menteri menjadi hal yang kini semakin diperhatikan dalam lingkaran politik tanah air. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang telah secara resmi menyatakan niatnya untuk maju dalam kontestasi tersebut, mungkin merasa semakin didukung oleh restu kuat dari presiden. Bagaimanapun, pengawasan ketat atas penggunaan fasilitas negara dan pematuhan terhadap aturan kampanye akan menjadi faktor penting dalam perjalanan para menteri ini menuju Pilpres 2024.(mg-2/jae)