Buruh Migran Indonesia Bermasalah, Kabupaten Jember Nomor 2 se- Jatim

Jember, (afederasi.com) – Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Jember, Nadifatul Khoiroh menyebut jika permasalah Buruh Migran Indonesia (BMI) menempati peringkat 2 se-Jawa Timur. Sedangkan nomor urut satu Kabupaten Sampang.

“Urutan PMI Jemnber bermasalah ini berdasarkan data Konter Juanda dan deportasi Tahun 2022,”tegas Nadifatul Khoiroh dikonformasi afederasi.com, Selasa (07/03/2023).

Menurutnya pada Tahun 2021/2022 jumlah PMI asal Kabupaten Jember dipulangkan paksa mencapai ribuan orang. Faktornya bermacam-macam, mulai dari pemberangkatan secara ilegal, dokumen yang dibawa tidak lengkap dan dugaan perdagangan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember harus turun tangan.

“Ini (PMI bermasalah-red) persoalan serius dan harus ditangani secara bersama-sama,”ujar Difa panggilan akrab Nadifatul Khoiroh sekaligus pendamping PMI yang menjadi korban perdagangan manusia dat kekerasan seksual itu.

Dijelaskan PMI Jember yang mengadu nasib ke luar negeri mayoritas karena faktor kemiskinan. Mereka tidak punya biasa untuk berangkat ke luar negeri. Biasanya mereka potong gaji yang difasilitas oleh PJTKI yang memberangkatkan. Dengan skema potong gaji tentu membuat PMI tidak bisa leluasa karena terikat kontrak. Ketika ada persoalan di tempat kerjanya harus kembali ke PJTKI yang memberangkatkan. Berbeda dengan PMI yang berangkat secara ilegal.

“Kalau PMI illegal kalau timbul masalah lebih komplek lagi. Syukur-syukur ada program biaya pemberangkatan gratis atau Zero Cost,”paparnya.

Nah untuk meminimalisir permasalah PMI Jember, Difa memita kepada semua pihak yang berkaitan dengan buruh migran harus lebih selektif dan teliti. Misalnya kepolisian yang mengeluarkan SKCK, Dinas Kesehatan berhubungan dengan kesehatan PMI, Disnaker yang berhubungan dengan perijinan PJTKI dan rekomendasi-rekomendasi dan kantor imigras yang menerbitkan paspor dan lain sebagainya.

Disinggung soal data PMI Jember yang dipulangkan karena permasalah hukum atau perdagangan manusia?. Difa mengaku belum mempunyai data yang rinci. “Kalau data PMI bisa langsung tanya ke Disnaker,”jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bambang Rudianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember mengatakan, pihaknya belum mempunyai keakuratan data PMI Jember.

" Mohon maaf sampai saat ini saya belum mempunyai data PMI yang valid,”katanya melalui sambungan selulernya. (gung)