Buntut Penolakan Ambulans Berujung Kematian Warga, Audiensi Memanas di DPRD Situbondo Terkait Regulasi Pelayanan Kesehatan Darurat

Situbondo, (afederasi.com) - Suatu audiensi yang memanas terjadi di gedung DPRD Situbondo pada Kamis, (7/3/2024), terkait penolakan penggunaan ambulans oleh Puskesmas Panarukan untuk warga yang berakhir tragis dengan kematian.

Pemohon audiensi, Fauzan Mistari seorang menantu dari warga yang meninggal, mengecam regulasi yang dijadikan alasan oleh pihak puskesmas untuk menolak menjemput warga kritis di rumahnya.

Fauzan Mistari alias Bronto, dalam kesaksiannya di depan Komisi IV DPRD Situbondo, Kepala Puskesmas Panarukan, dan Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, mengkritik regulasi yang dianggap menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan darurat.

"Hanya ada di era bupati BK (Bung Karna) ada warga miskin meninggal gara gara meminjam ambulans terbentur oleh regulasi ambulan yang tetek bengek," kata Fauzan Mistari alias Bronto.

Audiensi dimulai dengan kesaksian Bronto, warga Paowan, yang mengalami penolakan saat memohon meminjam ambulans untuk mengevakuasi mertuanya yang sakit parah ke rumah sakit. Pihak puskesmas menolak dengan alasan regulasi yang hanya mengizinkan penggunaan ambulans untuk merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit.

Dalam klarifikasinya, Kepala Puskesmas Panarukan, Yuni Verosita, menyatakan bahwa pihaknya sudah berupaya memberikan layanan sebaik mungkin sesuai regulasi yang berlaku.

"Ini hanya soal salah paham, bahwa kami itu sudah siap membantu ambulans. Kami sudah menyiapkan ambulan tidak lebih dari 9 menit untuk siap berangkat, itu ada di cctv," ujar dokter Yuni.

Namun, Bronto tetap tidak puas dan menilai bahwa layanan dasar kesehatan oleh puskesmas dan dinas kesehatan tidak sesuai dengan visi bupati.

"Bagaimana bisa menyingkronkan dengan program bupati yang sudah berjalan baik, kalau dinas kesehatan saja tidak sepaham dalam menjalankan pelayanan," keluh Bronto menanggapi klarifikasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Ketegangan semakin meningkat, termasuk aksi saling bentak antara Bronto dan Ketua Komisi IV, Syahlawi, yang meminta agar Bronto cukup diam.

Audiensi ditutup dengan permintaan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan atas insiden yang terjadi. Meskipun demikian, Bronto sebagai pemohon audiensi tetap menuntut agar Komisi IV memberikan rekomendasi untuk mencopot kepala dinas kesehatan dan kepala puskesmas. (mus/dn)