BK DPRD Gresik Libatkan Tenaga Ahli Tangani Polemik Permintaan Rumah Murah

Gresik, (afederasi.com) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik terus menindaklanjuti polemik dugaan permintaan rumah murah oleh salah satu anggota dewan saat inspeksi mendadak (sidak) ke Perumahan The Oso, Kecamatan Kedamean.

Ketua BK DPRD Gresik, Muhammad Ainul Yaqin, menyampaikan pihaknya akan menghadirkan tenaga ahli dari kalangan akademisi untuk membantu proses penyelidikan dan penyelesaian kasus tersebut.

“Kami masih menunggu konfirmasi tenaga ahli untuk kelanjutan kasusnya,” ujar Ainul, Senin (06/10/2025).

Menurut Ainul, keterlibatan tenaga ahli diperlukan agar penanganan kasus ini bisa dilakukan secara objektif dan tidak berlarut-larut.

“Tenaga ahli ini akan membantu kami mempelajari duduk perkaranya secara komprehensif, baik dari pihak The Oso, eksternal, maupun internal dewan,” jelas Ainul.

Ainul menambahkan, sejauh ini BK DPRD Gresik masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi data antara hasil klarifikasi Komisi III DPRD dengan pihak pengembang perumahan.

“Kami perlu mengkaji secara mendalam dan menyesuaikan hasil dari Komisi III serta pihak Perumahan The Oso,” pungkas Ainul.

Diketahui, meski belakangan terungkap bahwa permintaan rumah murah tersebut hanya disampaikan secara bercanda, BK DPRD tetap melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, baik dari internal dewan maupun eksternal.

Sebelumnya, pada Kamis (25/9/2025), BK DPRD Gresik telah memanggil owner Perumahan The Oso Kedamean, Fathir, serta Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah untuk dimintai keterangan.

Adapun kronologi kejadian bermula pada Kamis (11/09/2025), sehari sebelum sidak ke lokasi perumahan. Saat itu, terjadi pertemuan antara kuasa hukum Perumahan The Oso, Deby, dengan dua anggota Komisi III DPRD Gresik, yakni Sulisno Irbansyah dan Abdullah Hamdi, di ruang Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Abdullah Hamdi sempat melontarkan permintaan rumah murah yang kemudian memicu polemik di kalangan publik dan internal DPRD.

BK DPRD Gresik menegaskan akan menuntaskan pemeriksaan sebelum menentukan adanya dugaan pelanggaran etik dalam kasus ini.(frd)