Bantuan Kekeringan Disusupi Kepentingan Politik? Penyaluran Bantuan di Tulungagung Tuai Polemik

Tulungagung, (afederasi.com) – Di tengah tahun politik yang sensitif, penyaluran bantuan kekeringan di Tulungagung justru memicu kontroversi. Bantuan yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat terdampak malah disoroti karena diduga disusupi kepentingan politik.

Polemik ini muncul akibat foto dokumentasi penyaluran bantuan oleh BPBD Tulungagung yang menampilkan latar belakang bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti, atau yang dikenal dengan akronim "Mardinoto."

Dalam foto yang beredar luas, tampak bantuan berupa tandon air lipat untuk warga terdampak kekeringan di Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggunggunung, disalurkan dengan latar belakang gambar paslon.

Tak hanya itu, orang yang menyerahkan bantuan juga terlihat mengenakan kaos bergambar pasangan calon tersebut. Hal ini menimbulkan banyak suara kritis dari masyarakat, yang mempertanyakan etika dan netralitas penyaluran bantuan di masa Pilkada.

Menurut informasi yang dihimpun, bantuan tersebut dimaksudkan untuk wilayah yang mengalami kekeringan parah, seperti Desa Pakisrejo yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga meminta bantuan tandon air portabel untuk penampungan air, yang disalurkan melalui pemerintah desa setempat.

Namun, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, Gilang Zelakusuma segera merespons kontroversi ini dengan menegaskan bahwa BPBD tidak terlibat dalam proses penyaluran yang terjadi di desa tersebut. Menurutnya, bantuan itu disalurkan melalui pihak Polsek berjumlah 90 tandon air portable.

“Ada 4 desa yang meminta bantuan tandon air portabel untuk penampungan air,salah satunya Desa Pakisrejo,” ungkapnya.

Gilang mengaku sudah memberikan teguran kepada pemerintah desa dan telah melaporkan masalah ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda). "Kami juga sudah menghadap Sekda terkait foto tersebut," ungkap Gilang.

Dikonfirmasi secara terpisah Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan BPBD. Ia memastikan bahwa BPBD tidak memberikan instruksi untuk menyalurkan bantuan seperti yang ditampilkan dalam foto.

"Jika ada yang menilai ini sebagai pelanggaran Pilkada, laporkan saja ke Bawaslu," ujarnya, memberikan sinyal bahwa kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum jika terbukti melanggar aturan kampanye.

Sejumlah pihak pun menganggap bahwa insiden ini berpotensi melanggar aturan netralitas dalam Pilkada. Mereka menuntut agar peristiwa ini diusut tuntas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena menggunakan momen bantuan bencana untuk kepentingan politik dianggap sebagai tindakan yang tidak etis.

Dengan sorotan yang semakin intens, polemik ini menjadi pengingat bahwa di tahun politik, setiap tindakan, terutama yang melibatkan bantuan publik, harus dipastikan bebas dari kepentingan politik. Warga terdampak kekeringan membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar alat kampanye terselubung.(dn)