Aksi Kamisan Madiun Desak Penegakan dan Perlindungan HAM, Pejabat Tak Hadir

Madiun, (afederasi.com) - Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Kota Madiun diwarnai kritik keras. Koalisi organisasi mahasiswa dan komunitas aktivis yang tergabung dalam "Aksi Kamisan Madiun" menggelar diskusi publik bertajuk "Bicara HAM? Hak Asasi Manusia atau Hilangnya Asasi Manusia?" di Warung Garasi, Madiun, Sabtu (13/12/2025).

Mereka merasa kecewa karena absennya narasumber dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun. 

Diskusi yang diinisiasi oleh GMNI, PMII, BEM UNIPMA, BEM UMMAD, BEM STAINU, dan BEM STAIM ini awalnya mengundang Kapolres, Ketua Dewan, dan Kepala Satpol PP Kota Madiun. Namun, ketiga pejabat tersebut batal hadir.

Presiden BEM UNIPMA, Haidar Fillah Muhyiddin, yang kemudian berinisiatif menjadi pemantik, menyayangkan hal ini.

"Ketiga-tiganya kebetulan tidak bisa hadir karena alasan yang tidak kita ketahui bersama," ujar Haidar.

Padahal, tujuan awal kegiatan ini adalah merumuskan dan membahas penegakan HAM, khususnya secara lokal di Madiun sendiri. Dengan batalnya kehadiran narasumber, diskusi bergeser menjadi ajang untuk menyuarakan esensi HAM langsung dari kacamata publik dan aktivis.

Ketua DPK GMNI UNIPMA, Adityo Arya Priatmo, melontarkan kritik keras yang menjadi kesimpulan utama diskusi. "Negara seringkali membahas isu HAM namun justru sering lalai terhadap HAM itu sendiri," katanya.

Adityo menambahkan bahwa meskipun demikian, masyarakat Madiun menunjukkan kesadaran tinggi. "Beberapa masyarakat ternyata sudah sadar bahwasanya penegakan HAM harus segera ditegakkan di negara kita," ujarnya.

Adam, Koordinator Aksi Kamisan Madiun, mengungkapkan harapannya agar kehadiran Aksi Kamisan di kota ini dapat "membukakan mata warga Kota Madiun."

Ia juga menekankan tuntutan konkret bagi pemerintah daerah: perlindungan bagi para pegiat HAM.

"Aktivis-aktivis HAM selalu dijaga, selalu dilindungi, dan tidak diintervensi," tegasnya, sembari berharap adanya dukungan penuh dari instansi terkait seperti Kapolres, Polresta, DPRD, dan instansi lainnya untuk pergerakan aktivis HAM di Madiun.(gun/hen)