Terbukti Pungli Lapak CFD Gresik, Ketua Paguyuban Dipecat

Gresik, (afederasi.com) - Keluhan para pelaku UMKM yang berjualan di area Car Free Day (CFD) Gresik akhirnya mendapat titik terang. Selama ini mereka merasa tertekan dengan adanya pungutan liar untuk mempercepat nomor antrean lapak. 

Setelah kasusnya dilaporkan ke Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik, tindakan tegas pun diberikan.

Disparekrafbudpora menggelar rapat khusus pada Kamis (20/11/2925) yang dihadiri penggerak UMKM, pelaku usaha, serta korban pungli. 

Dalam forum tersebut, diputuskan bahwa Ketua CFD Gresik, AH, resmi dinonaktifkan secara permanen karena terbukti melakukan pungutan liar senilai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu kepada pelapak.

“Keputusan penonaktifan AH setelah ada bukti kesaksian 30 UMKM adanya pemalakan (pungli),” ujar Penggerak UMKM Gresik, M. Ismail Fahmi, Sabtu (22/11/2025).

Dalam rapat itu, AH mengakui telah menarik pungutan tambahan tersebut. Namun saat dimintai keterangan mengenai penggunaan dana, ia enggan menjelaskan.

“AH mengakui penarikan Rp500 ribu, namun belum terbuka untuk apa uang itu,” tambah Fahmi.

Menurut AD/ART paguyuban, pelapak hanya wajib membayar Rp50 ribu untuk biaya pendaftaran dan mendapatkan nomor antrean resmi. Namun di lapangan, muncul praktik “jalur cepat” dengan tarif lebih tinggi agar langsung bisa berjualan.

“UMKM yang mendaftar resmi sudah antre sejak 2023, jumlahnya sekitar 100. Tapi ada oknum yang menawarkan jalan pintas dengan bayar lebih mahal,” ungkap Fahmi.

Dugaan pungli semakin kuat setelah ditemukan transaksi yang dikirim ke rekening pribadi, bukan ke rekening resmi paguyuban CFD.

“Rekening paguyuban itu ada. Tapi kok yang dipakai rekening pribadi? Itu jadi pertanyaan,” lanjutnya.

Fahmi menilai praktik ini tidak hanya merugikan UMKM, tetapi juga mencederai semangat Pemkab Gresik dalam membina pelaku usaha kecil.

“Ini menyangkut UMKM. Harusnya dibina sesuai semangat Nawa Karsa Pemkab Gresik, bukan ada suap-menyuap di lingkup CFD,” tegasnya.

Untuk sementara, Disparekrafbudpora menunjuk Hartini sebagai penanggung jawab CFD hingga pemilihan ketua baru dilakukan pada Desember mendatang. 

Para pelaku UMKM berharap langkah ini menjadi awal pembenahan sistem agar pengelolaan CFD kembali transparan dan berpihak pada usaha kecil.

Sebelumnya, Kepala Disparekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali, juga telah meminta paguyuban menelusuri kebenaran laporan pungli tersebut. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku.

“Kalau memang benar, kami minta oknum tersebut segera diberi sanksi tegas, bahkan dinonaktifkan,” ucapnya.

Para pelaku UMKM pun berharap evaluasi segera dilakukan, mengingat CFD menjadi ruang penting bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan, selaras dengan program Bela Beli UMKM lokal.(frd)