Serapan APBD Kabupaten Tulungagung Turun, Banyak Proyek Gagal Lelang

Tulungagung, (afederasi.com) - Serapan anggaran Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut lantaran banyaknya proyek yang gagal lelang. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro menjelaskan, penyerapan anggaran pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021.

Jika dilihat pada tahun 2021 penyerapan anggaran mencapai 90 persen sedangkan pada tahun 2021 serapan anggaran kurang dari 80 persen. 

Penurunan tersebut disebabkan adanya proyek yang gagal lelang, dan belum selesainya penentuan lokasi (Penlok) Proyek strategis Nasional Jalus Lintas Selatan (JLS). 

Adapun proyek yang gagal lelang adalah proyek pembangunan atau pengaspalan jalan, yang mana hal tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain adanya gagal lelang faktor cuaca juga menjadi kendala pembangunan lantaran dengan adanya hujan pengaspalan tidak bisa dilakukan. 

"Faktor cuaca juga menjadi pertimbangan dan bahkan ada yang gagal lelang atas faktor tersebut," ujar Bagus, Senin (2/1/2023). 

Bagus melanjutkan, selain adanya faktor tersebut dilain sisi ada juga hal yang dirasa menjadi penyebab turunnya serapan anggaran yakni kurang matangnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam perencanaan. Hal tersebut menjadi faktor lain lantaran pihaknya fokus pada hal tersebut. 

“Jika dilihat dari segi keuangan dan pengelolaan perencanaan memang kurang matang," jelasnya. 

Proyek gagal lelang tersebut mayoritas pada Dinas PUPR, dari data yang ada setidaknya ada Rp 14 Milyar yang gagal lelang. Selain itu ada hal terkendalanya proyek JLS yang tidak bisa menyerap anggaran sebesar Rp 30 Milyar untuk pembebasan lahan. 

“Anggaran pada Dinas PUPR nilainya sekitar Rp 44 Milyar,” ujarnya.

Meskipun nilai anggaran senilai Rp 44 Milyar tidak terserap, namun Dinas PUPR juga sudah menyerap anggaran sekitar 61 persen, jika dilihat dari jumlah serapan Dinas PUPR adalah yang terendah dan yang tertinggi adalah Dinas Perhubungan yang mencapai 95 persen lebih. 

“Cepat diserap itu bisa anggarannya sedikit atau manajemenya bagus,” pungkasnya. (riz/dn)