Serapan Anggaran Kurang Optimal, DBHCHT Satpol PP Tulungagung 2025 Dipangkas

Tulungagung, (afederasi.com) – Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 1,2 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 1,3 miliar.

Sekretaris Satpol PP Tulungagung, Muhammad Ardian Candra, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, instansinya mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 1,3 miliar atau sekitar 4 persen dari total dana DBHCHT Kabupaten Tulungagung. Namun, tidak seluruh anggaran tersebut terserap optimal.

"Kami menyisakan sekitar Rp 300 juta yang kemudian dikonversi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan dikembalikan ke kas daerah untuk dicairkan kembali sebagai DBHCHT pada tahun berikutnya," ujar Candra, Minggu (16/3/2025).

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran adalah keterbatasan jadwal operasi penindakan yang harus menyesuaikan dengan agenda Kantor Bea Cukai. Sebagai informasi, Bea Cukai mengampu tiga wilayah, yakni Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, sehingga koordinasi operasional menjadi tantangan tersendiri.

"Pada tahun 2024, kami telah melakukan 36 kali operasi penindakan dengan hasil lebih dari 500 ribu batang rokok ilegal yang berhasil diamankan," jelasnya.

Untuk tahun 2025, alokasi DBHCHT sebesar Rp 1,2 miliar akan dibagi menjadi Rp 400 juta untuk kegiatan sosialisasi dan Rp 800 juta untuk penindakan. Satpol PP Tulungagung berencana menggelar enam kali program sosialisasi. Namun, terkait program penegakan hukum, pihaknya masih menunggu jadwal operasi lapangan yang akan ditetapkan oleh Bea Cukai.

Candra juga menegaskan bahwa meski mengalami pengurangan anggaran, pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan serapan pada tahun ini.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar serapan anggaran dapat lebih optimal di tahun 2025," pungkasnya.(riz/dn)