Rapat Komisi IV DPRD Trenggalek, Bahas Rancangan Kerja OPD Mitra TA 2023

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dengan agenda pembahasan rancangan kerja OPD mitra tahun 2023, Kamis (16/2/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin mengatakan, rapat kali ini pihaknya mengudang beberapa Dinas. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dinas Dikpora) serta RSUD dr Soedomo Trenggalek.

" Jadi tadi untuk Dinas Kesehatan, kita membahas proges perencanaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Suruh," ungkapnya.

Menurut Sukarodin, untuk Puskesmas Suruh dinilai masih ada ganjalan sedikit terkait dengan pengadaan tanah di tahun 2022 yang ternyata belum kelar.

" Maka tadi kita coba koordinasikan dengan Bakeuda, agar OPD ini berkirim surat kepada TAPD untuk mendahuli PAK," terangnya.

Mengapa ini dilakukan lanjut Sukarodin, karena di APBD 2023 sudah dimulai pembangunannya. Sedangkan pembangunan di Puskesmas dimaksud, tahapannya mesti tanah yang akan dibangun harus beres. Artinya sudah tukar guling dan statusnya milik Pemda.

" Tadi kita juga minta kaitannya proses izin ke gubernur itu dilakukan secara ekstra agar ini nanti berkesinambungan proses pembayarannya PAK beres dan proses izinnya dari gubernur beres. Sehingga di tahun 2023 yang kemarin dianggarkan ini bisa di eksekusi pembangunannya," tuturnya.

Kemudian masih kata Sukarodin, terkait pengembangan puskesmas di Kecamatan Watulimo. Disitu perlu dicatat, bawasannya status tanah yang sekarang dipakai itu miliknya desa.

" Sementara realitanya saat ini belum memadahi untuk melayani kesehatan di kecamatan itu. Apalagi kemarin direncanakan oleh Pusat bawasannya di Watulimo ini perlu dibangun rumah sakit, namun gagal dan akhirnya bergeser ke RSUD," jelasnya.

Maka kemudian satu-satunya jalan, untuk melayani masyarakat Watulimo perlu pengembangan serius kaitannya dengan Puskesmas Watulimo.

" Pada saat pembahasan APBD 2023, sudah kita anggarkan Rp 2,6 milyar untuk pengadaan tanah di kecamatan tersebut. Berkaitan dengan ini tadi kira-kira enak beli tanah milik warga atau milik desa. Pada prinsipnya suda kita anggarkan dana untuk pengembangan puskesmas itu," imbuh Sukarodin.

Ditambahkan Sukarodin, sedangkan yang berkaitan dengan Dinas Dikpora pada bulan Januari kemarin telah dilakukan evaluasi tentang wawasan kebangsaan.

"Alhasil tadi coba kita cek dan ternyata Dinas Pendidikan sudah bersurat ke lembaga atau sekolahan yang ada di naungan Dinas Pendidikan kaitannya mendengarkan lagu-lagu kebangsaan," ucapnya.

Lebih lanjut Sukarodin mengatakan terkait urusan di GOR Gajah Putih yang masih perlu ada penyempurnaan. Utamanya fasilitas ibadah belum ada.

" Maka dari itu di tahun 2023 PAK ini, paling tidak sudah dimulai pembangunan mushola itu meski belum selesai seratus persen, kemudian penataan pedagang dan seterusnya," pungkasnya.(pb/dn)