Prabowo Dituding Enggan Bersikap Oposisi, Pendukung Balas Serangan Anies
"Sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari oposisi. Bahkan, dia bergabung dengan pemerintah Jokowi untuk meminimalisir perpecahan di tingkat bawah agar persatuan tetap terjaga," ungkap Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana.
 
                                    Jakarta, (afederasi.com) - Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, dua tokoh politik terkemuka, terlibat dalam pertukaran argumen tajam terkait posisi politik dan fakta-fakta yang diklaim dalam sebuah perdebatan terbuka.
Dalam sebuah pernyataan, Anies Baswedan menegaskan bahwa Prabowo tidak betah berada dalam posisi oposisi.
Namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, yang menegaskan bahwa Prabowo telah lama menjadi bagian dari oposisi politik sejak pemilu tahun 2009.
"Sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari oposisi. Bahkan, dia bergabung dengan pemerintah Jokowi untuk meminimalisir perpecahan di tingkat bawah agar persatuan tetap terjaga," ungkap Ridha Sabana dalam pernyataannya.
Pertarungan argumen tidak hanya seputar posisi politik. Anies juga menyoroti masalah jumlah gereja yang menurun di DKI Jakarta berdasarkan data BPS DKI Jakarta, dari 2.787 pada tahun 2018 menjadi 1.293 pada 2022.
Namun, Ridha juga menyampaikan fakta terkait polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan, menunjukkan peningkatan dari 22,5 juta pada 2018 menjadi 26,4 juta pada 2022.
"Perbedaan data menunjukkan bahwa klaim Capres Anies tidak selaras dengan realitas lapangan," tegasnya.
Sementara itu, polemik terkait kasus kematian anak Harun yang diangkat oleh Anies juga dibantah oleh ayah Harun yang menyatakan bahwa anaknya belum terlibat dalam politik dan belum memiliki hak suara karena usianya di bawah 17 tahun.
"Klaim Capres Anies tidak berdasarkan fakta, melainkan hanya retorika saat perdebatan," jelas Ridha.
Ketua Garuda juga menegaskan bahwa jika konsep konsistensi dan ketulusan dalam menjadi oposisi dipegang teguh, maka partai koalisi pendukung AMIN seharusnya menarik kader-kadernya dari kabinet.
"Diperlukan tindakan kongkret, bukan sekadar kata-kata atau retorika semata. Perlu kolaborasi untuk mengatasi permasalahan di daerah pendukung DKI Jakarta," tambahnya.(mg-1/jae)
What's Your Reaction?
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            