Politik Dinasti di Indonesia Membayangi Demokrasi: Peringatan dari Pakar Hukum Tata Negara

Jakarta, (afederasi.com) - Demokrasi, salah satu fondasi negara Indonesia, saat ini menghadapi ancaman serius yang berasal dari maraknya praktik politik dinasti di Tanah Air. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, praktik politik dinasti memiliki potensi untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

Menurut Bivitri, salah satu konsekuensi dari politik dinasti adalah melemahnya kontrol terhadap kekuasaan. Dia menjelaskan bahwa kontrol kekuasaan dapat menjadi lemah jika hubungan kekerabatan terlibat dalam institusi-institusi politik. Hal ini dapat mengarah pada permisifnya institusi-institusi terhadap individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan, bahkan membuka jalan bagi kerabat tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Sebagai contoh, Bivitri mencermati pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meskipun Jokowi memimpin cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), diketuai oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Hal ini mengakibatkan MK menjadi rentan terhadap pengaruh dari ipar Jokowi.

Bivitri menekankan pentingnya etika dalam politik dan menyatakan bahwa Ketua MK, Anwar Usman, seharusnya mundur karena adanya benturan kepentingan. Saat ini, sedang berlangsung gugatan terkait batas usia calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh beberapa pihak. Gugatan ini mengusulkan penurunan batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, serta meminta syarat bahwa calon presiden (capres) atau cawapres pernah menjadi kepala daerah.

Bivitri mengkhawatirkan bahwa jika praktik politik dinasti dibiarkan berlanjut, hal ini dapat membuka pintu bagi praktik korupsi dan bahkan dapat berakhir pada pembajakan demokrasi yang merusak. Menurutnya, pembajakan demokrasi bisa terjadi melalui cara-cara prosedural yang seolah-olah sesuai dengan aturan, seperti yang dijelaskan oleh Nancy Bermeo dengan istilah "democratic backsliding."

Selain itu, praktik dinasti politik juga dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan hanya berada di tangan kelompok orang yang sama, mengurangi keragaman dan pluralitas dalam proses demokrasi. Akibatnya, demokrasi menjadi semakin tidak substantif, hanya menjalani prosedur belaka.

Ancaman terhadap demokrasi yang disebabkan oleh politik dinasti adalah isu yang mendalam, yang menuntut perhatian dan tindakan segera untuk melindungi nilai-nilai demokrasi yang telah lama dijunjung oleh Indonesia. (mg-3/mhd)