Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Trenggalek Hadiri Peluncuran IPKD dan MCP 2025

Trenggalek, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menghadiri peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025.

Acara yang digelar secara daring pada Rabu (5/3/2025) ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soepriyanto, dari Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek.

Sekda Edy Soepriyanto menegaskan bahwa IPKD dan MCP merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah.

"IPKD menjadi indikator utama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, sedangkan MCP merupakan pusat pemantauan yang dikembangkan oleh KPK untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan IPKD dan MCP mencakup berbagai area intervensi, indikator, dan sub-indikator, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Penting bagi kami untuk mencermati arahan dari KPK dan Kemendagri. Terutama dalam memperbaiki area penilaian yang masih rendah, sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi yang lebih krusial adalah langkah pencegahan.

"Yang paling sering terdengar memang adalah tindakan penangkapan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah korupsi sejak dini," ungkapnya.

Ia juga berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat memberikan energi positif dalam memperkuat pencegahan korupsi.

"Sistem dan regulasi yang ada harus diperbaiki, jangan menunggu hadirnya orang baik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Meski banyak orang berintegritas, jika masih ada celah, korupsi bisa tetap terjadi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua KPK RI berharap MCP tidak hanya menjadi pusat pencegahan, tetapi juga alat kontrol yang efektif untuk memonitor dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

"Kami ingin dari tahun ke tahun, bangsa ini terus bergerak ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," pungkasnya.(pb/dn)