Perekonomian Membaik, Kemiskinan di Situbondo Turun Signifikan

31 Jul 2024 - 13:45
Perekonomian Membaik, Kemiskinan di Situbondo Turun Signifikan
Bupati Situbondo (tengah) Kepala BPS Situbondo (kiri) wakil Bupati Situbondo (kanan) saat pres release (alifia rahma/afederasi.com)

Situbondo, (afederasi.com) - Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan yang signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo pada Rabu (31/7/2024).

Kepala BPS Kabupaten Situbondo, Ribut Hadi Chandra mengumumkan bahwa per Maret 2024, tingkat kemiskinan Situbondo turun menjadi 11,51 persen, dibandingkan dengan 11,90 persen pada tahun 2023. Penurunan sebesar 0,39 persen ini berarti ada pengurangan sebanyak 2.045 penduduk miskin.

“Penurunan angka kemiskinan ini diketahui dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS pada Maret 2024,” ujarnya.

Menurut Ribut, penurunan ini terjadi berkat perbaikan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran di Situbondo. Selain itu, berbagai kegiatan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga semakin efektif.

“Pada akhir Maret 2024, pemerintah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, sehingga pengangguran pun berkurang,” jelasnya.

BPS mengukur indikator kemiskinan berdasarkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo saat ini adalah Rp 413.611. Penduduk dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dianggap berada di bawah garis kemiskinan.

Bupati Karna Suswandi menambahkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Situbondo mencapai 1,19 dengan sebaran 0,18. Ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan yang akan datang tidak akan terlalu besar jika intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

"Jika intervensi dilakukan dengan tepat, kita bisa menurunkan angka kemiskinan Situbondo lebih banyak lagi pada tahun 2025. Sebaran kemiskinan kita masih di bawah Banyuwangi dan Pasuruan, namun di atas Jember, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Probolinggo," jelasnya.

Karna juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera berdiskusi dengan BPS setempat untuk menentukan intervensi yang perlu mendapatkan perhatian lebih. "Program padat karya ini akan mempekerjakan masyarakat kita sendiri," tutupnya.(vya/dn)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow