Peduli Wong Cilik di Lamongan, Cak Husen Siapkan Pokir 2027 untuk Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

Lamongan, (afederasi.com) – Kabar menggembirakan menghampiri para pejuang nafkah di sektor informal Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Husen, berkomitmen mengawal perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui alokasi Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2027. Inisiatif dari politisi PDI Perjuangan ini menyasar pengemudi ojek online (ojol), tukang becak, pedagang kaki lima, hingga awak media.

Rencana ini mencuat di sela-sela tasyakuran HUT ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Acara yang digelar Fraksi PDI Perjuangan tersebut Sejumlah Ojol dari Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Lamongan, Jumat (23/1/2026) siang.

Sambil memanjatkan doa untuk kesehatan sang Ibu Ketum, pria yang akrab disapa Cak Husen ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap keluh kesah para driver ojol yang tiap hari bertaruh nyawa di jalanan tanpa jaminan memadai dari perusahaan aplikasi.

"Napas perjuangan Ibu Megawati adalah membela rakyat kecil. Maka, kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan negara hadir bagi para pekerja rentan yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial secara maksimal," tegas Mas Husen.

Mas Husen menyoroti beban para pekerja informal seperti kuli bangunan dan pedagang keliling yang penghasilannya tidak menentu, namun harus menyisihkan Rp 16.800 per bulan demi membayar premi BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.

"Melalui instrumen Pokir di 2027, kami mengusulkan minimal 1.000 pekerja rentan untuk di-cover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kami ingin dana APBD benar-benar dirasakan manfaatnya agar penghasilan mereka tidak lagi terpotong untuk premi," tambahnya.

Tak hanya sektor transportasi, Husen juga memasukkan jurnalis dalam skala prioritas. Menurutnya, kerja-kerja jurnalistik memiliki risiko tinggi yang sejajar dengan instruksi presiden terkait perlindungan ketenagakerjaan.

"Rekan-rekan jurnalis di Lamongan yang belum ter-cover perusahaan atau pemerintah akan masuk dalam daftar usulan Pokir ini. Ini bentuk apresiasi atas dedikasi mereka," pungkasnya.

Rencana ini mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Mokhammad Zamroni, menyebut sinergi antara pimpinan DPRD dengan eksekutif ini sebagai langkah konkret yang luar biasa.

"Kami sangat apresiatif. Ternyata Cak Husen memiliki perhatian khusus agar dana Pokirnya diarahkan ke jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini kolaborasi yang sangat dibutuhkan untuk memproteksi warga kita," kata Zamroni.

Zamroni menambahkan, pihaknya akan melakukan pendataan lebih detail agar program ini tidak eksklusif bagi ojol saja. Sektor lain seperti ojek pangkalan (opang) dan tukang becak yang tidak terdeteksi sistem aplikasi juga akan diupayakan masuk dalam radar penerima manfaat.

Ssmentara itu, Ketua Pembina PDOI Lamongan, Satriya Wahyu Kurnia, menyambut baik wacana ini. Ia mengaku selama ini para driver harus membayar premi secara mandiri lewat pemotongan saldo top-up yang seringkali memberatkan.

"Kalau saldo kosong, otomatis jaminan tidak aktif. Padahal risiko di jalan sangat besar, apalagi banyak jalan berlubang di wilayah kita. Kami sangat berterima kasih jika nantinya premi ini bisa dibantu melalui Pokir Mas Husen," ungkap Satriya.

Upaya ini diharapkan menjadi preseden baik dalam mewujudkan jaring pengaman sosial yang merata di Kota Soto, sekaligus membuktikan komitmen legislatif dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat menengah ke bawah. (yan)