Menkes: PeduliLindungi akan Jadi Bank Data Kesehatan Individu

Jakarta, (afederasi.com) – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, meskipun pemerintah telah mencabut status level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun lalu, platform PeduliLindungi tetap akan digunakan.

Bahkan platform ini akan ditransformasikan ke dalam satu platform baru yang bernama “Satu Sehat.” Platform tersebut nantinya, merupakan sub bagian dari plaform Satu Data Indonesia yang nantinya akan berisi berbagai data seperti data keuangan, data sosial, sata sumber daya alam, termasuk data kesehatan.

“Kami adalah sub sektornya. Kita bikin sistem teknologi informasi yang namanya Satu Sehat, jadi bagian dari satu data. Jadi Satu Data Indonesia, dan kita ini Satu Sehat,”jelasnya.

Budi melanjutkan, langkah ini sudah ditandatangani 17 Agustus kemarin (Perpres). Pemerintah pun menargetkan hingga 2023 semua fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan semua labolatorium harus terintegrasi datanya ke Satu Sehat.

Disinggung mengenai fungsi utama platform satu sehat, Menkes menjelaskan, nantinya semua data kesehatan individu masyarakat akan terlampir di dalam platform “Satu Sehat” tersebut.

Seperti laporan cek darah, pemeriksaan kesehatan menyeluruh (general check up), termasuk hasil pemindaian (scanning) atau MRI setiap individu ,serta data-data lain seperti obat apa saja yang biasa dibeli individu yang bersangkutan di apotek.

Data ini, kata Menkes bisa menjadi data milik individu masing-masing yang selama ini hanya dimiliki oleh setiap fasilitas kesehatan saja.

“Sehingga kalau dia sakit, dia bisa share data itu ke dokter. Nanti dokternya bisa lihat data kesehatan pasien lima tahun terakhir seperti apa, misalnya pasien ini rajin lari, jantungnya sehat, dia gak pernah cek up ada catatan jantung, tapi ususnya ada catatan suka sakit perut, suka beli obat di apotek, obat-obat sakit perut. Jadi dokternya akan jauh lebih cepat tahu,” tuturnya.

Selain itu, data di platform “Satu Sehat” ini juga bisa digunakan oleh pemda, dan dinas kesehatan setiap daerah untuk memahami population health atau kesehatan populasi di berbagai level kecamatan, desa, kabupaten/kota hingga provinsi.

Dengan begitu, pemda setempat bisa melakukan intervensi di bidang kesehatan menjadi lebih tepat karena adanya data yang lebih spesifik.

“Jadi memang rencananya ke sana, dan kami mengharapkan di akhir tahun 2023 sudah selesai, semua terintegrasi, sehingga di 2024 tinggal kita memanfaatkannya saja,” jelasnya. (mhd)