KPU: Capres dan Cawapres Terpilih Akan Berkontribusi dalam Penyusunan RAPBN 2025

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terpilih nantinya akan memiliki peran penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pemilihan umum mendatang.

Hasyim Asy'ari awalnya menyampaikan adanya perdebatan tentang penentuan hari pemungutan suara. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa hasil pemungutan suara harus dapat diketahui dalam waktu 35 hari setelah pemungutan.

Namun, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan lebih awal mengenai pasangan calon presiden, diputuskan bahwa pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, atau pada awal tahun. Keputusan ini memungkinkan pasangan terpilih untuk berperan aktif dalam menyusun RAPBN 2025.

Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa langkah ini memberikan kesempatan bagi pasangan capres dan cawapres terpilih untuk mewujudkan visi, misi, program kerja, dan janji-janji kampanye mereka sejak tahun anggaran pertama dalam masa jabatan mereka. Dengan demikian, mereka dapat dengan lebih efektif menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat.

Menurut Hasyim, pemilihan umum awal tahun akan membantu pasangan terpilih presiden untuk menghindari hambatan dalam mewujudkan visi mereka pada tahun pertama 2025. Paslon presiden yang terpilih di tengah atau akhir tahun akan menghadapi kendala dalam pelaksanaan program-program penting mereka.

Selain itu, Hasyim melihat bahwa pemungutan suara di awal tahun juga memberikan kesempatan untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari presiden yang sedang menjabat kepada capres terpilih, yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa ini.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, telah menjelaskan bagaimana pemilihan umum awal tahun akan memberikan manfaat signifikan dalam penyusunan RAPBN 2025. Keputusan ini memungkinkan pasangan capres dan cawapres terpilih untuk aktif berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sejak awal masa jabatan, menghindari hambatan dalam pelaksanaan program-program penting, dan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil bagi negara ini. (mg-3/jae)