Ketakutan Pajak Menghantui Pelaku Usaha di Tulungagung untuk Daftar OSS RBA DPMPTSP

Tulungagung, (afederasi.com) - Masalah pelaku usaha di Tulungagung yang belum mendaftarkan usahanya pada Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) DPMPTSP menjadi perhatian serius di wilayah ini. Kekhawatiran pembayaran pajak di masa depan tampaknya menjadi faktor utama di balik ketidakpatuhan ini.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Diyan R Manto, menggelar sosialisasi kepada para pelaku usaha. Acara tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran pelaku usaha, mendorong mereka untuk mengurus legalitas usaha, dan memastikan ketaatan terhadap Laporan Kinerja Pajak (LKPM).

Namun, situasinya tidak semudah yang dibayangkan. Dari 34 pelaku usaha yang diundang, mayoritas dari mereka enggan memberikan nominal modal usaha yang sebenarnya. Alasan utama yang diutarakan adalah ketakutan terhadap pembayaran pajak di masa mendatang.

"Nominal modal yang dilaporkan cenderung rendah, padahal ukuran usaha mereka cukup besar. Ini mungkin karena kekhawatiran mereka akan konsekuensi pajak yang lebih tinggi," ungkap Diyan R Manto, Selasa (10/10/2023).

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa hanya 155 pelaku usaha yang melaporkan usahanya ke DPMPTSP dari Januari hingga Agustus 2023. Angka ini jauh dari harapan, mengingat masih banyak ribuan pelaku usaha yang belum melaporkan usaha mereka.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung telah membuka "Klinik Investasi" yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis secara sah tanpa ketakutan akan pajak.

"Klinik Investasi akan tersedia selama jam kerja, dan kami mengundang para pelaku usaha untuk datang dan berbicara dengan kami di DPMPTSP Kabupaten Tulungagung," ujar Diyan R Manto.

Situasi ketidakpatuhan pajak di Tulungagung masih menjadi masalah serius, dan pemerintah setempat berharap inisiatif seperti Klinik Investasi dapat membantu meredakan kekhawatiran para pelaku usaha dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.(riz/dn)