Kekosongan Jabatan Kepala Dinas di Trenggalek, Bagian Strategi Efisiensi Anggaran

Trenggalek, (afederasi.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan efisiensi anggaran tahun 2025 patut diapresiasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Nur Arifin, langkah-langkah strategis terus diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Salah satu strategi efisiensi yang diambil adalah menunda pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II secara definitif. Meski terkesan sederhana, langkah ini dinilai efektif menekan belanja daerah, terutama dalam hal pengeluaran rutin pegawai.

“Menunda pengisian jabatan kepala dinas adalah bagian dari strategi efisiensi. Kita cukup membayar sekretaris, namun tetap mendapatkan output kerja sekelas kepala OPD,” terang Bupati Arifin.

Langkah ini bukan tanpa hasil. Justru dengan adanya kekosongan sementara, para aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menunjukkan performa terbaik.

Menurut Bupati Arifin, semangat kerja ASN justru meningkat karena adanya dorongan untuk menunjukkan kinerja unggul demi mendapatkan penunjukan definitif.

“Motivasi kerja tumbuh secara alami. Mereka bersaing secara sehat untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat dan daerah,” jelasnya.

Saat ini, dari sembilan jabatan eselon II yang belum terisi, tujuh di antaranya telah diisi oleh Plt yang terus bekerja maksimal. Sementara dua posisi lainnya masih menunggu proses penataan dan evaluasi lebih lanjut.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bentuk nyata keseriusan Pemkab Trenggalek dalam mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi pengelolaan anggaran nasional. Tak hanya menghemat, tetapi juga mengedepankan kualitas, efektivitas, dan produktivitas aparatur pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, Bupati Arifin optimis bahwa Trenggalek mampu menjadi contoh daerah yang adaptif, efisien, dan tetap inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.(pb/dn)