Jokowi Sebagai Makelar Investasi: Pengusaha Terkendala Ketakutan Investasi di IKN

Penajam Paser Utara, (afederasi.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berperan sebagai makelar investasi yang menawarkan peluang investasi kepada pihak swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, tidak seperti yang diharapkan, sebagian pengusaha justru mengungkapkan ketakutan mereka terhadap prospek berinvestasi di IKN.

Salah satu pengusaha yang mengutarakan ketakutannya secara terang-terangan adalah Anne Patricia Sutanto, Vice CEO PT Pan Brothers Tbk.

Anne Patricia Sutanto menyatakan ketakutannya di depan Jokowi dan menegaskan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Dia merasa khawatir terkait dengan ketidakpastian dan peraturan yang akan berlaku di masa mendatang. Dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat, (3/11/2023)/

"Jadi, Jangan sampai kami support tapi kami nggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya, bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," ungkap Anne Patricia Sutanto seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Anne Patricia Sutanto memandang pentingnya penegasan hukum dan kebijakan yang jelas dalam pembangunan IKN. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak terburu-buru dalam mengembangkan proyek tersebut.

"Saya tahu 2024 Bapak ingin kita upacara di sini, tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya. Mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," katanya.

Presiden Jokowi merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Anne Patricia Sutanto. Jokowi mengakui bahwa pembangunan IKN memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Setidaknya, dibutuhkan waktu 15 tahun hingga infrastruktur di IKN dapat berkembang sepenuhnya.

"Banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain bisa sampai 15 tahun," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa pengusaha tidak perlu merasa takut terkait dengan penegakan hukum dalam pembangunan IKN. Hal ini karena pengembangan IKN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa gitu lho. 'Pak nanti nggak dilanjutkan', lho ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% di DPR, apalagi? Takut apalagi? Takut Pemilu?" Jokowi memastikan bahwa regulasi yang ada dan dukungan yang kuat dari DPR akan melindungi kepentingan para pengusaha yang berinvestasi di IKN," tegas Jokowi. (mg-2/jae)