Gapensi Kabupaten Trenggalek Mendorong Keterlibatan Anggotanya dalam Proyek APBD Perubahan 2023

Trenggalek, (afederasi.com) - Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Trenggalek baru-baru ini mengadakan rapat penting yang berlangsung di Kantor Gapensi pada Selasa (24/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPC Gapensi Kabupaten Trenggalek, Joko Widodo, menyoroti kebutuhan keterlibatan anggotanya dalam proyek-proyek APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IX BPC Gapensi Jatim yang berlangsung di Malang pada tanggal 11 hingga 12 Oktober lalu.

Joko Widodo menyampaikan bahwa ada lebih dari 500 paket proyek yang akan segera diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023.

"Di sisi lain, Gapensi Kabupaten Trenggalek memiliki 65 anggota, sehingga perhitungan matematis menunjukkan bahwa setiap anggota hanya memiliki kesempatan mendapatkan hingga 5 paket proyek," jelasnya.

Namun, Koko, panggilan akrab Joko Widodo, juga mencatat bahwa hingga saat ini banyak keluhan dari anggota yang merasa bahwa badan usaha mereka belum diundang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan pekerjaan.

"Hal ini menjadi keprihatinan, mengingat bahwa jika anggota Gapensi tidak mendapatkan pekerjaan, proyek-proyek tersebut akan menghadapi kendala serius," ujarnya.

Sebagai respons terhadap situasi ini, anggota Gapensi telah memberikan masukan agar Gapensi lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak-pihak terkait proyek.

Koko juga mengingatkan para pengguna jasa untuk mematuhi prinsip-prinsip pengadaan yang telah diatur dalam Pasal 6 Perpres No 16 tahun 2018, seperti efisiensi, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan memprioritaskan kearifan lokal saat menentukan penyedia jasa. Hal ini akan mendukung kepentingan Trenggalek secara keseluruhan," harapnya.

Nurhadi Rohmad, seorang anggota Gapensi Trenggalek, juga menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan asosiasi pihak ketiga. Ia menekankan bahwa dengan bermitra dengan asosiasi seperti Gapensi, yang memiliki 65 anggota, dan asosiasi lainnya, Pemerintah bisa mengoptimalkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.

"Intinya, para penyedia barang dan jasa dalam asosiasi Gapensi merasa bahwa pemerintah perlu lebih mendengarkan suara mereka dan mengikutsertakan asosiasi dalam proses pengadaan proyek," imbuhnya.

Pihaknya menekankan bahwa kualitas pekerjaan dan hasil akhir proyek harus selalu diutamakan, sebab proyek-proyek tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari masyarakat.(pb/dn)