DPRD Situbondo Turun Tangan, Petani Tebu Resah Karena Hasil Panen Tak Kunjung Terbayar

Situbondo, (afederasi.com) – Ribuan petani tebu di Situbondo dilanda keresahan lantaran pembayaran hasil panen mereka tak kunjung cair. Kondisi ini dipicu mandeknya proses lelang gula produksi rakyat, sehingga pendapatan petani tertunda tanpa kepastian.

Untuk mencari jalan keluar, Komisi II DPRD Situbondo mengundang Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), pihak pabrik gula (PG) se-Situbondo, serta perwakilan Bank Jatim guna membahas solusi konkret.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Jainur Ridho, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan petani tebu terus dirugikan. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral sekaligus politik untuk memperjuangkan hak petani.

“Kami ingin memastikan petani tidak terus tertekan akibat lemahnya serapan gula lokal di pasaran. Karena itu, semua pihak kami kumpulkan agar segera ditemukan jalan keluar dan hasil panen petani bisa segera terbayar,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Selain itu, DPRD juga berencana melakukan operasi pasar bersama Satpol PP untuk menelusuri peredaran gula rafinasi di tingkat rumah tangga. Jainur menilai, peredaran gula rafinasi di pasar ritel menjadi salah satu penyebab tersendatnya penyerapan gula rakyat.

“Gula rafinasi seharusnya hanya untuk kebutuhan industri, bukan beredar di rumah tangga. Kalau ini dibiarkan, petani tebu rakyat kita semakin terjepit,” tegasnya.

Komisi II berkomitmen untuk menyusun rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah hingga pusat. Jainur menekankan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan sepihak, melainkan membutuhkan sinergi seluruh stakeholder.

“Kami akan kawal terus. Petani tebu adalah penopang ekonomi daerah. Karena itu, kepastian harga dan pemasaran gula rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris APTR PG Panji, Gravika Tarunasari, menilai solusi perbankan berupa kredit berbunga tinggi justru menambah beban petani.

“Solusi kredit dengan bunga 13 persen bukanlah jalan keluar. Petani sudah kesulitan, jangan ditambah masalah dengan utang baru,” tegasnya.

Vika berharap DPRD bersama pemerintah daerah dapat menghadirkan investor atau pembeli besar yang benar-benar siap menyerap gula rakyat.

“Petani butuh langkah nyata, bukan sekadar wacana. Kami ingin ada pihak yang benar-benar mau membeli gula lokal agar hasil panen bisa segera terbayar dan ekonomi masyarakat tetap berputar,” pungkasnya.(vya/dn)