DPRD Setujui Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2023

Situbondo, (afederasi.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo menggelar rapat paripurna dalam agenda persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun Anggaran 2023, Rabu (3/11/2022)

Pada rapat paripurna DPRD itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan sambutan menyertai Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2023 

Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun ini mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan surat direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan Republik Indonesia nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022

"Untuk DAU sebesar Rp770.992.633 000, dari besaran alokasi yang diterima peruntukannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi DAU tambahan dukungan pendanaan Kelurahan, DAU tambahan PPPK, DAU bidang pendidikan, DAU bidang kesehatan, DAU bidang pekerjaan umum, sehingga DAU bebas hanya sebesar Rp543.929.554.000,"ujarnya.

Menurut Karna, untuk alokasi dana bagi hasil menurun sebesar Rp13.017.925.000 dari angka yang ditetapkan di RKPP.

"Tidak hanya itu saja, termasuk juga DID yang sebelumnya di alokasikan sebesar Rp12.483.707.000, di tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tidak mendapatkan DID," Imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi mengatakan berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan RKPD.

"KUA dan PPAS merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD," jelasnya. 

Lebih lanjut, Edi juga menambahkan dalam KUA, lanjutnya, memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.

"Setelah penyampaian rancangan KUA PPAS, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Sehingga terjadi pengurangan pendapatan dari yang di prediksi sebelumnya sebesar Rp26.419.495.608 rupiah," tutupnya.(vya/dn)