DBHCHT Jadi Penggerak Utama Pembangunan Tulungagung 2025, Fokus pada Kesejahteraan, Kesehatan, dan Penegakan Hukum

Tulungagung, (afederasi.com) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2025. Dana yang bersumber dari kontribusi sektor tembakau ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan layanan kesehatan, serta mempertegas penegakan hukum di daerah.

Pengelolaan DBHCHT tahun ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 72/PMK.07/2024. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulungagung, Suparni, menjelaskan bahwa DBHCHT memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan dana cukai ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

“Dana DBHCHT tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tiga sektor utama, yakni kesejahteraan, kesehatan, dan penegakan hukum. Kami memastikan penggunaannya transparan dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Fokus terbesar DBHCHT tahun ini dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Melalui Dinas Sosial, Pemkab menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebagian besar merupakan buruh tani tembakau, pekerja pabrik rokok, dan masyarakat terdampak kondisi ekonomi.

Program BLT tersebut diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran harian sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi para pekerja di sektor tembakau yang selama ini ikut menopang perekonomian Tulungagung.

Pada sektor kesehatan, sebagian besar dana DBHCHT diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah daerah menanggung biaya kepesertaan BPJS bagi warga yang terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini memberikan jaminan akses layanan kesehatan gratis tanpa hambatan biaya.

Tidak hanya itu, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas baru dan pengadaan alat medis modern. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.

Di sisi lain, Pemkab Tulungagung juga menempatkan perhatian pada aspek penegakan hukum. Melalui Satpol PP dan instansi terkait, operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus digencarkan di berbagai titik distribusi. Kegiatan ini disertai sosialisasi program Gempur Rokok Ilegal guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli produk legal.

Parni menambahkan, penegakan hukum di bidang cukai merupakan langkah penting untuk menjaga penerimaan negara dan memastikan manfaat DBHCHT dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

“Upaya pemberantasan rokok ilegal bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga untuk melindungi konsumen serta memastikan hasil cukai digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain tiga bidang utama tersebut, sebagian dana DBHCHT juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga.

Parni menegaskan bahwa pengelolaan DBHCHT di Tulungagung dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DBHCHT bukan sekadar dana transfer pusat, melainkan instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tulungagung,” pungkasnya.(adv/dn)