Cipayung Plus Jombang Sampaikan 18 Tuntutan ke DPRD

Jombang, (afederasi.com) – Aliansi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jombang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jombang pada Kamis, (11/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai permasalahan nasional dan daerah.

Cipayung Plus Jombang yang terdiri dari PMII, GMNI, HMI, dan IMM, membawa 18 tuntutan—terdiri dari 10 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang, dan 3 poin tuntutan lokal—serta 1 klausul tambahan sebagai bentuk evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif di Indonesia.

Asrorudin, Koordinator Cipayung Plus Jombang, menyoroti kenaikan tunjangan pimpinan DPRD serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai tidak memiliki legitimasi kuat di masyarakat.

“Kami meminta audit menyeluruh atas kinerja DPRD dan penguatan fungsi legislatif sebagai kontrol terhadap eksekutif. DPRD Jombang harus peka terhadap isu nasional maupun lokal,” tegas Asrorudin.

Daffa Raihananta, Ketua DPC GMNI Jombang, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama tuntutan adalah reformasi Polri dan penarikan TNI dari urusan sipil.

“Refresivitas aparat terhadap demonstran adalah ancaman serius terhadap demokrasi. TNI harus dikembalikan ke barak dan tidak mengambil alih fungsi Polri,” jelas Daffa.

Ia juga menyoroti pentingnya komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil, serta penghentian kriminalisasi terhadap demonstran.

Ini 10 Tuntutan Jangka Pendek Cipayung Plus Jombang

• Menarik TNI dari pengamanan sipil dan menghentikan kriminalisasi demonstran
• Transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, fasilitas)
• Sanksi tegas untuk anggota DPR yang melanggar etika
• Komitmen partai politik berpihak kepada rakyat
• Pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam dialog publik
• Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan
• Hentikan kekerasan aparat dan taati SOP pengamanan massa
• Proses hukum anggota aparat pelanggar HAM secara transparan
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri
• Komitmen TNI untuk tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi

Ini 8 Tuntutan Jangka Panjang: Desakan Reformasi Lembaga Negara

• Reformasi total DPR: audit independen, tolak eks-koruptor, cabut hak istimewa
• Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif
• Reformasi perpajakan agar adil dan tidak membebani rakyat
• Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan perkuat KPK
• Reformasi Polri: desentralisasi fungsi dan profesionalisme
• TNI kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam proyek sipil
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
• Evaluasi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja

Selain isu nasional, Cipayung Plus Jombang juga mengajukan 3 tuntutan khusus untuk DPRD Kabupaten Jombang:

Evaluasi kenaikan tunjangan pimpinan DPRD secara transparan.

Maksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Tinjau ulang dan evaluasi kenaikan PBB P2 yang memberatkan masyarakat.

Setelah menyampaikan tuntutan kepada para wakil rakyat, mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal proses tindak lanjut dari DPRD dan pihak berwenang lainnya.

“Kami tidak hanya datang menyampaikan tuntutan, tapi akan terus mengawasi dan menagih realisasi aspirasi rakyat,” pungkas Asrorudin. (san)