BPC Gapensi Trenggalek Gelar Uji Kopetensi SKK Mandiri

Trenggalek, (afederasi.com) - Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Trenggalek menggelar uji kompetensi Sertifikat Kopentensi Kerjakonstruksi di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Rabu (29/3/2023).

Ketua DPC Gapensi Kabupaten Trenggalek Joko Widodo mengatakan, uji kompetensi ini merupakan tahap pertama yang di selenggarakan oleh Gapensi Trenggalek secara mandiri.

" Jadi untuk tim asesornya, kita kolaborasi bersama asesor LSP Gapensi Karya Konstruksi Jatim. Sedangkan untuk pesertanya dari Gapensi Trenggalek dan pada tahap pertama ini diikuti 86 peserta jabatan kerja yang diajukan dan terdiri dari jenjang 4 dan 6," ungkapnya.

Uji kompetensi sendiri lanjut Joko, bertujuan setelah sertifikatnya terbit nanti akan digunakan untuk kelengkapan perizinan usaha sesuai PP nomer 05 tahun 2020 tentang perizinan dan OSS beserta turunannya.

" Artinya PP nomer 5 itu ada turunannya di Permen PU nomer 6 tahun 2020 dan Permen PU nomer 8 tahun 2022 tentang pemenuhan standart perizinan di bidang jasa konstruksi," terangnya.

Dalam kesempatan itu Joko Widodo juga menjelaskan, dalam kegiatan ini pihaknya sengaja mengundang peserta dari internal Gapensi.

" Karena, kami ingin membuktikan bawasanya di Trenggalek itu ada yang namanya asosiasi jasa kontruksi. Yakni Gapensi dan salah satu tugasnya adalah bisa memberi fasilitas kepada anggotanya. Seperti pengurusan SKK kontruksi juga Setifikat Badan Usaha (SBU)," ucapnya.

Ditambahkan Joko Widodo, untuk target Gapensi sendiri terakit kepemilikan sertifikat anggotanya masih akan melihat dari tahun 2022 yang her registrasi.

" Jika dilihat tahun 2022 yang her registrasi itu sekitar 80 badan usaha, maka 80 badan usaha itu nanti akan kita push supaya memiliki kelengkapan izin berusaha di tahun 2023. Jadi apa artinya ditahun 2022 her, jika ditahun 2023 izin usahanya mati," imbuhnya.

Ditambahkan Joko Widodo, yang namanya SKK itu ada yang untuk penanggungjawab tehnis dan ada penanggungjawab sub klasifikasi badan usaha.

" Jadi kalau penanggungjawab tehnis itu jenjangnya enam dan syarat minimalnya harus sarjana Tehnik Sipil dan Tehnik Arsitek. Sedangkan untuk sub kalsifikasi tergantung badan usahanya. Dan itu terserah badan usaha tersebut mau ambil berapa sub klasifikasi," pungkasnya. (pb/dn)