BLT DBHCHT Tahun 2025, Pemkab Gresik Sasar 3.085 Warga Belum Tercatat Terima Bansos

Gresik, (afederasi.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui koordinasi lintas sektor tengah memperkuat fondasi akurasi data bantuan sosial.

Finalisasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berlangsung di Hotel Santika Gresik, Kamis (26/06/2025).

Kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, yang hadir dan membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap program penanggulangan kemiskinan.

“Data itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau datanya tidak valid, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Gresik,” tegas dr.Alif.

dr. Alif menyebut sebanyak 3.085 warga masyarakat yang belum tercatat sebagai penerima bansos di Kabupaten Gresik bakal mendapat Bantuan BLT DBHCHT. 

Sasaran utama dari bantuan ini, tambah dr. Alif, adalah kelompok yang belum menerima bansos apapun. Terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut dr. Alif, dalam penyalurannya Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses distribusi BLT.

Dalam kesempatan ini, dr. Alif juga menitip pesan khusus kepada seluruh Kasi Kesra kecamatan. Mereka diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dengan Kesra di desa untuk melakukan verifikasi terhadap sekitar 13.000 warga. Mereka ini kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena tidak tercantum dalam data kemiskinan.

“Segera lakukan verifikasi. Setelah itu, masukkan data mereka ke dalam data kemiskinan agar bisa kita ajukan reaktivasi BPJS-nya,” ujar dr. Alif.

Kedepan, tandas dr.Alif, seluruh program dan intervensi sosial di Kabupaten Gresik akan berbasis pada satu sumber data kemiskinan.

“Mulai dari bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan lainnya. Semuanya akan berbasis pada data kemiskinan. Dan saya tegaskan, jangan ada politik suka atau tidak suka dalam pengelolaan data ini,” pinta dr.Alif.

Kegiatan finalisasi hari ini, kata dr. Alif, bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup banyak warga yang selama ini luput dari perhatian. 

Melalui proses finalisasi data yang lebih jujur, tandas dr.Alif lagi, serta berpihak kepada kelompok rentan, Pemkab Gresik berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang layak dibantu justru tertinggal. 

" Kerja-kerja pengentasan kemiskinan adalah tentang rasa peduli dan tanggung jawab bersama untuk saling menjaga," pungkas dr. Alif. (frd)