Berhasil Kendalikan Inflasi melalui Pemberdayaan Pasar dan Sinergi, Presiden Beri Penghargaan untuk Pemprov DKI

Jakarta, (afederasi.com) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenangkan penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik dalam kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali dalam TPID Award 2022. Penghargaan ini secara langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh TPID di Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional. Dia menyatakan, "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Kita tahu sangat terkendali di angka 3,08 persen pada Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik."

Sinergi Pemprov DKI Jakarta dalam Pengendalian Inflasi

Heru, setelah menerima penghargaan tersebut, menjelaskan bahwa pengendalian laju inflasi di Jakarta berhasil karena sinergi dan kerja sama yang kuat antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berfokus pada ketahanan pangan, seperti Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI, dan BUMD DKI dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini, sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi," ujar Heru.

Langkah-Langkah untuk Mengendalikan Inflasi di Masa Depan

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menghasilkan data yang akurat dalam pengendalian ketahanan pangan nasional. Heru mengakui bahwa tantangan dalam mengendalikan inflasi di masa mendatang adalah El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang, serta perlambatan ekonomi. Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah dengan memperkuat jaring pengaman sosial melalui alokasi anggaran Jaminan Perlindungan Sosial (JPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.

Heru juga menegaskan, "Tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan, terhadap masyarakat terprogram akan diberikan sepuluh kilogram beras selama tiga bulan. Untuk distribusi bantuan beras ini, Pemerintah Pusat sangat membutuhkan data. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengolah data tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan memang tepat sasaran. DKI Jakarta akan menyuplai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)."

Sinergi Dalam Mengendalikan Inflasi

Suharini Eliawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan TPID Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Tugas Pangan Polri dalam upaya mengendalikan inflasi di Jakarta dan mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam penyediaan pangan. Mereka juga berkoordinasi dengan daerah lain melalui skema kerja sama bisnis ke bisnis (B to B) untuk enam komoditas pangan strategis, seperti beras, daging sapi, telur, daging ayam, bawang merah, dan cabai.

Eli menjelaskan bahwa komoditas tersebut memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pemantauan harga, pengawasan mutu pangan, pengembangan pertanian perkotaan, pelatihan diversifikasi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Dukungan dari Pengamat dan Warga

Nailul Huda, seorang pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengapresiasi upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Menurutnya, pengendalian inflasi di Jakarta sangat penting karena kota ini merupakan pusat bisnis dan pemerintahan nasional. Nailul menyarankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi), Reynaldi Sarijowan, menyoroti pentingnya operasi pasar, terutama dalam mengendalikan harga beras yang sesuai dengan sasaran. Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperkuat peran BUMD sebagai distributor agar harga barang tetap terjangkau.

Warga Jakarta Timur, seperti Ami Ishak, merasakan dampak positif dari upaya Pemprov DKI dalam memberdayakan pasar tradisional. Ami mengatakan bahwa ia dapat dengan mudah memantau harga-harga pangan melalui situs infopangan.jakarta.go.id dan memilih berbelanja di pasar tradisional karena harga yang terjangkau. (mg-1/jae)