Banggar DPRD Trenggalek Bahas Raperda APBD 2025, Permasalahan Jalan Jadi Sorotan Utama

Trenggalek, (afederasi.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama pimpinan komisi-komisi untuk membahas laporan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Senin (18/11/2024). Berbagai isu strategis, termasuk permasalahan infrastruktur jalan, menjadi pembahasan utama.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa laporan dari setiap komisi memunculkan berbagai permasalahan penting, khususnya terkait anggaran. Salah satu isu yang disampaikan adalah anggaran Inspektorat yang belum memenuhi ketentuan 0,75 persen dari total APBD. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan dapat ditingkatkan guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Di sisi lain, perkembangan positif terlihat dari sektor kesehatan. Komisi IV melaporkan bahwa RSUD dr. Sudomo berhasil meningkatkan kontribusinya terhadap RAPBD Trenggalek dari Rp 140 miliar menjadi Rp 147 miliar. Selain itu, RSUD Panggul juga menunjukkan perkembangan pesat dengan tambahan kontribusi sekitar Rp 2 miliar, diikuti peningkatan dari beberapa puskesmas di Trenggalek.

Meski demikian, Doding menekankan bahwa persoalan infrastruktur jalan menjadi perhatian serius dalam pembahasan kali ini. “Anggaran khusus untuk jalan saat ini hanya sekitar Rp 41 miliar, padahal kebutuhan idealnya mencapai Rp 250 miliar untuk menyelesaikan seluruh jalan rusak di Trenggalek,” jelas Doding.

Doding juga memaparkan bahwa kondisi jalan di Trenggalek saat ini sekitar 73 persen dalam keadaan baik, sementara 27 persen sisanya rusak. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 70-80 miliar setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

“Kita berencana merasionalisasi anggaran, khususnya pada belanja pegawai yang saat ini menyedot sekitar Rp 1,2 triliun. Selain itu, program-program lain juga akan dievaluasi untuk mengalokasikan dana lebih pada perbaikan jalan,” tambahnya.

Menurut Doding, penyelesaian masalah jalan ini tidak hanya penting untuk kenyamanan masyarakat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Dengan anggaran yang memadai, jalan rusak bisa terselesaikan dalam tiga tahun ke depan,” tutupnya.

Rapat ini diharapkan menghasilkan langkah strategis untuk memastikan APBD 2025 mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas Trenggalek. (pb/dn)