Ade Armando Kontroversial, Soroti Dinasti Politik di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta, (afederasi.com) - Pegiat media sosial dan Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, kembali menciptakan kontroversi baru dengan menyuarakan kritik terhadap dinasti politik.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ade Armando membandingkan dinasti politik dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menyoroti proses Pemilu yang diistimewakan di wilayah tersebut.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Keistimewaan Yogyakarta," ujar Ade Armando seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Ade Armando kemudian mengkritik proses Pemilu di DIY, menyoroti bahwa gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan.

Reaksi Sultan HB X Terhadap Kontroversi Politik Dinasti di Yogyakarta

Pernyataan kontroversial Ade Armando memicu reaksi dari berbagai pihak di Kota Yogyakarta. Menanggapi hal ini, Sultan Hamengkubowono X, yang juga Gubernur DIY, menyampaikan bahwa pernyataan Ade Armando seharusnya mempertimbangkan sejarah panjang provinsi tersebut.

"Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," tegas Sultan HB X seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Sultan HB X merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam UU Keistimewaan DIY, Raja Keraton Yogyakarta diamanatkan sebagai Gubernur DIY dan Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY. Sultan HB X mengembalikan kepada masyarakat untuk melihat isi UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY sebagai respons terhadap kritik politik dinasti yang diungkapkan oleh Ade Armando.

"Ya (DIY) melaksanakan (UUD 1945 dan UU Keistimewaan) itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaan dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaan-nya itu," jelas Sultan HB X seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Sultan HB X bahkan membuka opsi untuk mengubah isi UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY jika politik dinasti dianggap sebagai masalah. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan untuk perubahan tersebut haruslah masyarakat yang menentukan, dan ia tidak akan menyuruh siapapun untuk melakukan perubahan tersebut.

"Kalau dianggap (DIY menerapkan politik) dinasti, ya diubah saja UUD (1945). Ya silahkan saja itu masyarakat, yang penting saya tidak menyuruh," pungkas Sultan HB X seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/mhd)