Syahrul Yasin Limpo Minta Pertemuan dengan Jokowi Namun Belum Terjadwal

Jakarta, (afederasi.com) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tampaknya belum berhasil bertemu Presiden Jokowi sebagaimana yang ia harapkan.

Awalnya, Syahrul Yasin Limpo mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Jokowi pada Rabu (4/10) malam setelah kembali ke Indonesia. Namun, pada hari itu, Jokowi sudah memiliki agenda yang terjadwal.

Selanjutnya, Syahrul meminta pertemuan pada hari Jumat (6/10/2023), tetapi Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa belum ada jadwal pertemuan antara Syahrul Yasin Limpo dan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pada hari sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian, yang telah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, untuk disetujui oleh Presiden Jokowi.

Penekanan pada Harga Diri

Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kabinet Jokowi karena alasan harga diri. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menyatakan bahwa harga dirinya lebih penting daripada jabatannya sebagai menteri.

Persoalan harga diri ini muncul setelah ia hilang kontak saat berada di Roma, Italia, minggu lalu, yang berbarengan dengan pengumuman bahwa ia menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Saya adalah orang Bugis Makassar, dan harga diri saya jauh lebih berharga daripada pangkat atau jabatan," kata Syahrul ketika menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.

Ia menekankan bahwa pengunduran dirinya sebagai menteri karena saat ini sedang menghadapi proses hukum, dan dia berharap agar masyarakat tidak menghakimi dirinya sebelum proses hukum berlangsung.

Perintah dari Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengakui bahwa dia yang meminta Syahrul Yasin Limpo untuk mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem tetap berkomitmen untuk tidak melarikan diri dari masalah, tetapi menghadapinya dengan tegas.

Surya Paloh juga menegaskan bahwa Partai NasDem tetap mendukung semangat pemberantasan korupsi.

Perseteruan dengan Jokowi

Skandal korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga telah menimbulkan ketegangan politik antara Jokowi dan Partai NasDem. Isu perombakan kabinet yang semakin ramai terjadi sejak Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi, dan ini dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mengeluarkan Partai NasDem dari lingkaran kekuasaan.

Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menganggap bahwa kasus ini menunjukkan niat Jokowi untuk mengeluarkan NasDem dari Istana.

"Issu ini seakan-akan memberi petunjuk bahwa Jokowi ingin 'mendepak' NasDem dari Istana," kata Agung Baskoro seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.

Ia juga mencatat bahwa kasus yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate terjadi setelah Partai NasDem secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Semakin jelas tanda-tanda perencanaan Jokowi ini ketika Budi Arie Setiadi, yang berasal dari Ketua Projo, ditunjuk untuk menggantikan Johnny G Plate.

"Jika SYL benar-benar diganti dan posisinya tidak diisi oleh kader NasDem, arah kebijakan Presiden Jokowi akan semakin jelas," kata Agung Baskoro seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/mhd)