Produksi Padi di Kabupaten Madiun Terus Meningkat, Ketersediaan Pupuk Aman

Madiun, (afederasi.com) - Pemangkasan subsidi pupuk oleh pemerintah ternyata tidak mengganggu sektor pertanian, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. Produksi padi sebagai sektor unggulan di daerah itu justru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun, Sumanto. 

Sesuai data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jelas Sumanto, produksi padi tahun 2022 sebesar 401,57 ribu ton GKG. Tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 418,65 ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, menjadi 241,73 ton. 

"Mendasar data kita dan BPS, produksi padi di Kabupaten Madiun justru mengalami peningkatan sekitar 17,08 ribu ton atau 4,25 persen, dari luas panen 71,72 ribu hektare,"kata Sumanto dikonfirmasi di kantornya, Jumat (8/3/2024). 

Keberhasilan peningkatan padi di atas empat persen tersebut, selain faktor produktivitasnya yang tinggi, juga pola tanam serentak dalam rangka memangkas singklus hama penyakit. Dan upaya terus dilakukan dalam upaya menjaga ketahanan pangan khususnya padi. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) melalui sekolah lapangan, optimalisasi lahan serta perbaikan dan peningkatan sarana prasarana. 

"Kita terus mendorong petani menggunakan pupuk berimbang organik dan unorganik. Kita optimis target 6,8 ton per hektar tahun ini tercapai,"kata pejabat yang dikenal dekat dengan petani ini. 

Mengenai kebutuhan pupuk subsidi di Kabupaten Madiun 2024, dipastikan masih mencukupi, kendati ada pengurangan. Sebab, sebagian masih menggunakan alokasi pupuk 2023. Dan rencana tambahan alokasi pupuk subsidi secara nasional. 

"Untuk yang tanam pada Februari, baru menggunakan alokasi pupuk tahun 2024," timpal Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun, Parna. Untuk kebutuhan pupuk sesuai RDKK, urea sebanyak 26.186 ton, namun terealisasi 52,81 persen atau sebanyak 13.282 ton. 

Kemudian, untuk pupuk jenis NPK, sebanyak 24.515 ton, teralokasi sekitar 29,37 persen atau 7.201 ton.  Dan pupuk jenis NPK formula khusus untuk tanaman kakao, dari usulan 449 ton, realisasi sebanyak 65 ton.
"Informasinya, pada musim tanam II-III, pemerintah juga akan memberi tambahan pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton,"ujarnya. 

Karena itu, pihaknya terus mendorong petani melakukan penyerapan kebutuhan pupuk pada MP-1 ini, sehingga tidak terjadi pengurangan. "Kita tak bosan-bosan sosialisasi agar petani menggunakan pupuk organik padat maupun cair, dengan biaya yang murah. Sehingga produksi padi terus meningkat,"tambahnya. 

Parna juga menegaskan, regulasi terkait akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat ini menjadi lebih mudah. Cukup dengan menggunakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Bahkan bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa. Dan petani sangat senang dengan kemudahan ini,"pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno, menilai, kebijakan pemerintah memangkas jatah pupuk subsidi bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Sebab, mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian,termasuk di Kabupaten Madiun. 

"Sebelum ada pengurangan pupuk, produktivitas padi di Kabupaten Madiun bisa mencapai 7-9 ton per hektare. Sekarang tinggal 4-5 ton per hektare,"kata Suharno. 

Selain itu, Suharno, mempersoalkan akses pembelian pupuk bersubsidi pakai KTP dinilai mempersulit petani. "Regulasi sekarang bertele-tele merugikan petani. Jika petani terkait berada diluar kota, otomatis tidak bisa menebus pupuk, karena tidak boleh diwakilkan,"ujarnya. (Hen)