Peninjauan Ulang Kasus-Kasus Penting, Timnas AMIN Siap Ikuti Mekanisme yang Dibawa AMIN

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak, yang juga Co-captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menegaskan keterbukaan pihaknya terhadap peninjauan ulang berbagai peristiwa janggal yang terjadi saat ini. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi perubahan yang dibawa oleh AMIN.

"Pola-pola dan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya yang tidak baik pasti akan diubah, tapi yang baik pasti akan diteruskan karena ini kan pemerintahan bukan pemerintahan sewenang-sewenang, kan. Tapi harus jalan estafet karena ini sebuah negara besar," ungkap Yusuf kepada wartawan seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Dalam menjawab tudingan dari Pengamat Politik Adi Prayitno, Yusuf Martak memastikan bahwa pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) nomor urut 1, AMIN, tidak akan bertindak sewenang-wenang jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden pada tahun 2024.

Menurutnya, perubahan yang akan dilakukan oleh AMIN bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sebuah langkah estafet dalam menjalankan pemerintahan negara.

Yusuf Martak menekankan bahwa peninjauan ulang dapat mencakup berbagai kasus, termasuk peristiwa seperti KM 50, Tragedi Kanjuruhan, dan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Jika terdapat permintaan dari pihak terkait, AMIN akan mengizinkan proses peninjauan ulang berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya tidak akan dihalang-halangi," jelas Yusuf kepada wartawan.

Yusuf Martak juga mengungkapkan keprihatinannya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah. Menurutnya, FPI telah banyak membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan dakwah dan aksi rescue di lokasi-lokasi bencana.

Secara pribadi, GNPF menyatakan dukungannya jika petinggi dan pendiri FPI berupaya melakukan peninjauan kembali terkait organisasi mereka pada tahun 2024 mendatang. "Rehabilitasi nama baik FPI itu diperlukan," tegas Yusuf.

Dengan sikap keterbukaan terhadap peninjauan ulang dan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh AMIN, GNPF Ulama menegaskan komitmennya dalam mendukung perubahan yang diharapkan oleh masyarakat.(mg-3/mhd)