PDIP Merosot dalam Survei Elektabilitas Menjelang Pemilu 2024: Analis Soroti Ketidaktegasan Partai

Jakarta, (afederasi.com) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami penurunan elektabilitas dari 20,5 persen menjadi 18,1 persen menjelang Pemilu 2024, menurut survei Populi Center.

Kondisi ini semakin diperparah oleh penilaian negatif publik terhadap PDIP saat ini. Analis politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Pribadi Imawan, menyoroti bahwa penurunan ini bisa terjadi akibat sikap ketidaktegasan yang ditunjukkan oleh PDIP.

Penurunan elektabilitas PDIP semakin mencuat saat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Arga Pribadi Imawan dari UGM menekankan bahwa sikap ketidaktegasan PDIP, yang tidak langsung memecat Gibran, turut berkontribusi pada penurunan tersebut.

"Jika kondisinya tetap seperti ini, tentu saja elektabilitasnya akan menurun, tapi menurunnya pun bukan disebabkan oleh lemahnya party id, tapi disebabkan oleh ketidaktegasan PDIP," kata Arga, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Arga Pribadi Imawan berpendapat bahwa jika PDIP memperlihatkan ketegasannya terhadap manuver klan Jokowi, elektabilitas partai bisa meningkat.

Menurutnya, tindakan tegas PDIP terhadap Gibran dapat membantu partai memperoleh dukungan publik. Meski demikian, Arga tidak menampik bahwa ada efek ekor jas dari sosok Presiden Joko Widodo untuk elektabilitas PDIP.

Dengan membawa nama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi saingan baru bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Namun, Arga meragukan kemampuan Gibran untuk unggul di kandang banteng.

Meskipun Gibran mencoba mencuri hati pemilih dengan gaya komunikasi politik yang mirip dengan Jokowi, Arga meyakini bahwa suara Gibran tidak akan menyalip pasangan capres yang diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Tengah.

Arga menyoroti bahwa publik telah menjadi lebih kritis terhadap tindakan politik, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran menjadi cawapres.

Publik menduga adanya konflik kepentingan di balik putusan MK tersebut, karena Gibran merupakan keponakan dari mantan Ketua MK, Anwar Usman. Arga menekankan bahwa saat ini publik lebih peka terhadap etika politik dan kecurangan yang dilakukan oleh elite politik.

"Jadi menurut saya, apakah itu akan menggeser PDIP tidak akan terlalu signifikan karena publik juga sudah sadar akan etika politik yang selama ini kita dipertontonkan caruk maruk elite yang dilakukan elite," ungkapnya.(mg-3/jae)