Kenaikan Pajak Daerah Situbondo Capai Rp2 Miliar, Bupati Karna Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi

Situbondo, (afederasi.com) - Pendapatan pajak daerah Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar Rp2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Informasi ini disampaikan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, usai mengikuti rapat paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan TK.1) Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di kantor DPRD Situbondo, Jumat (31/5/2024).

Bupati Karna Suswandi menjelaskan bahwa pada tahun 2022, realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak mencapai Rp57,6 miliar. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp59,9 miliar.

"Artinya, pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 telah meningkat sebesar Rp2 miliar," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini menyatakan bahwa perbandingan tersebut memudahkan untuk mengetahui perkembangan data, sehingga dapat dilihat progres pertumbuhan pendapatan pajak di Situbondo.

"Kenaikan pajak tidak bisa hanya dihitung dari realisasi. Untuk mengetahui apakah pajak dan retribusi daerah naik atau tidak, harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas apakah ada peningkatan dari tahun kemarin," katanya.

Selain pajak daerah, Bung Karna juga menyebutkan bahwa pendapatan dari hasil retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, pendapatan sektor retribusi mencapai Rp13,1 miliar, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp14,2 miliar, atau naik sebesar Rp1,1 miliar.

"Retribusi daerah yang dihasilkan pada tahun 2022 sebesar Rp13,1 miliar, dan pada tahun 2023 mencapai Rp14,2 miliar, artinya ada kenaikan sebesar Rp1,1 miliar," ungkapnya.

Bupati Karna menegaskan bahwa kenaikan pajak dan retribusi merupakan hal yang sangat penting untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

"Peningkatan PAD, khususnya dari kenaikan retribusi dan pajak daerah, sangat krusial. Mari kita buka data ini," pungkasnya. (vya/dn)