Jokowi Desak Pengesahan RUU Perambasan Aset untuk Lindungi Keuangan Negara

Jakarta, (afederasi.com) - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, secara tegas menyampaikan pandangannya terkait urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perambasan aset.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara peringatan hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora, Senayan pada Selasa (12/12/2023).

"Penting bagi kita untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset, karena hal ini merupakan mekanisme untuk mengembalikan kerugian negara," ungkap Jokowi dalam pidatonya, menekankan urgensi penguatan regulasi dalam kerangka Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perambasan aset.

Tidak hanya sekadar menyuarakan pandangan, Jokowi juga memberikan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengambil langkah konkret dalam membahas dan menyelesaikan RUU perambasan aset tersebut. Hal ini menjadi prioritas guna memastikan perlindungan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah lain dalam pemberantasan korupsi. Ia menyoroti Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan. "Kemudian Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan, ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel juga, sangat bagus," ujar Jokowi seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Sebagai penutup, Presiden Jokowi tak hanya membatasi fokusnya pada ranah regulasi, melainkan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi. Dalam semangat peringatan Harkodia, beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi. Dengan tegas, Jokowi menyampaikan harapannya agar upaya ini dapat memberikan efek jera kepada para pejabat yang terlibat dalam tindak korupsi. "Dan dalam peringatan Harkodia ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama mencegah tindak pidana korupsi. Dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi," ujarnya.(mg-2/jae)