Honorer Non Database Kepung Istana Negara, Ini Tuntutanya

Jakarta, (afederasi.com) - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025). 

Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang statusnya tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan belum terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami dalam sistem rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), menuntut pemerintah segera menerbitkan regulasi afirmatif yang dapat melindungi status dan kesejahteraan mereka.

Ketua Umum Aliansi, Abdullah Sa'banah, dalam pernyataannya kepada awak media, menegaskan bahwa tenaga honorer non database mengalami diskriminasi nyata selama pelaksanaan seleksi CASN dan PPPK 2024.

“Meskipun telah mengabdi selama 2 tahun hingga puluhan tahun dan memiliki pengalaman penting dalam sektor pelayanan publik, mereka tidak mendapatkan akses yang setara dengan tenaga honorer yang terdata secara resmi dalam Database BKN,” tegas Abdullah.

Ia menambahkan, diskriminasi ini bersumber dari minimnya sosialisasi, keterlambatan informasi, serta sistem SSCASN yang membatasi akses hanya bagi yang terdata di BKN. Akibatnya, ribuan honorer non database kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi PPPK tahap II.

Ketua Korlapnas Aliansi, Ariz Gunanza, membeberkan dampak lanjutan dari ketiadaan regulasi ini. Banyak tenaga honorer non database yang justru diberhentikan atau dirumahkan oleh instansi daerah pasca mengikuti seleksi CPNS.

“Mereka otomatis tidak diakomodir dalam skema penyelesaian tenaga non-ASN, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk tetap bekerja. Hal ini bertentangan dengan pernyataan BKN yang menegaskan tidak akan ada PHK massal,” ujar Ariz.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak dari honorer ini dialihkan ke sistem outsourcing. Pengalihan ini menimbulkan masalah baru, seperti ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan hukum, dan gaji yang lebih rendah karena sebagian dialihkan sebagai fee kepada pihak ketiga.

“Kami mendesak perlunya kebijakan afirmatif khusus untuk memasukkan tenaga honorer non database yang sudah mengabdi minimal 2 tahun ke dalam Skema PPPK Paruh Waktu. Jika tidak, ancaman PHK akan semakin masif,” imbau Ariz.

Empat Tuntutan Resmi kepada Pemerintah Berdasarkan siaran pers yang diterima, berikut adalah empat tuntutan utama Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia:

Kepada Presiden Prabowo Subianto: Memerintahkan Menteri PAN-RB segera menerbitkan Surat Edaran atau Surat Keputusan Menteri untuk mengatur pengangkatan Honorer Non Database (yang gagal CPNS, TMS, atau tidak dapat formasi) ke dalam skema PPPK Paruh Waktu secara Afirmatif.

Kepada Menteri PAN-RB: Menerbitkan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pusat dan daerah untuk mengusulkan penambahan kuota PPPK Paruh Waktu bagi Honorer Non Database.

Kepada Kepala Daerah: Melakukan penyesuaian belanja daerah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status tenaga honorer non database, serta mencegah PHK.

Kepada Pemerintah Pusat: Menempuh langkah-langkah diskresi guna menjamin perlindungan hukum, kepastian status, dan kesejahteraan tenaga honorer non database demi terwujudnya keadilan tanpa diskriminasi.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Massa berharap tuntutan mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah untuk mencegah keresahan sosial yang lebih luas dan menjaga stabilitas birokrasi serta kualitas pelayanan publik. (san)