Dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Mendukung Ganjar Pranowo

Jakarta, (afederasi.com) - Suhu politik menjelang Pemilu 2024 semakin memanas di Sorong. Dokumen yang diduga merupakan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, beredar di kalangan jurnalis.

Dalam pakta tersebut, terdapat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, yang berisi lima komitmen Mosso sebagai Pj Bupati Sorong. Salah satu komitmen mencuat, yakni kesiapan mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara minimal 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Isu terkait dokumen Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, mencuat ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait operasi tangkap tangan. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri belum dapat memastikan keberadaan dokumen tersebut. "Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," ungkap Firli, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Firli menegaskan akan mencari tahu kebenaran temuan tersebut.

Dalam laporan BBC Indonesia, pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan penyalahgunaan data intelijen untuk kepentingan politik. Muhamad Haripin dari PRP BRIN mengingatkan bahwa hubungan langsung Presiden dengan Kepala BIN memiliki risiko politisasi. Haripin mencatat pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim memiliki data intelijen tentang arah gerak partai politik, menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan intelijen yang seharusnya bertugas untuk keamanan nasional.

Pengamat intelijen dari Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, meragukan kebenaran dari pakta integritas yang beredar. Menurutnya, penggunaan data intelijen dalam pemilihan umum memiliki batasan yang ketat, dengan pengawasan dari DPR dan tim intelijen. Djoyonegoro menambahkan bahwa isu penggunaan data intelijen dalam pemilihan umum sering kali muncul di ranah publik, dan sulit untuk membuktikan apakah hasil pemilu terpengaruh oleh operasi intelijen.

Menanggapi isu pakta integritas, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas dengan kepala daerah tertentu untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Arsjad meminta pihak berwajib untuk memeriksa kebenaran dokumen tersebut dan menegaskan bahwa TPN selalu berpegang teguh pada integritas dan tata pemerintahan.(mg-3/jae)